tirto.id - Proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) oleh panitia seleksi (pansel) Capim KPK telah rampung. Pansel Capim KPK akan menggelar rapat dan menyerahkan hasil seleksi ke Presiden Joko Widodo.
"Pagi ini kami rapat, siang jam 15 rencananya diterima Presiden, jika tidak berubah," kata anggota pansel, Hendardi saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2019).
Hendardi mengatakan, pansel akan menyerahkan 10 nama calon pimpinan komisi antirasuah hasil saringan mereka. Jika presiden menyetujui hasil seleksi, nama-nama kandidat pimpinan KPK akan diumumkan dan diserahkan ke DPR untuk seleksi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
"Sepuluh nama kami serahkan kepada Presiden dan Presiden yang punya kewenangan untuk mengumumkan," kata Hendardi
Pansel Capim KPK menyeleksi sekitar 104 Capim KPK periode 2019-2023. Dari 104 kandidat, seleksi sudah mengerucut pada 20 nama kandidat. Pansel menggelar tes terakhir, yakni tes wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di ruang serba guna, Gedung III Lantai I, Kementerian Sekretariat Negara. Dalam tahap ini, pansel menghadirkan sosiolog Meutia Garni Rahman dan ahli hukum Luhut MP Pangaribuan sebagai panelis uji publik.
Dari 20 nama yang diseleksi, sekitar 10 nama yang dipilih Pansel KPK akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. 10 nama tersebut kemudian diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Namun Pansel Capim KPK tidak akan mengumumkan 10 nama yang dipilih.
Seiring dengan proses seleksi, gelombang protes terhadap hasil saringan pansel pun menyeruak bahkan dari pegawai KPK sendiri. Seratusan pegawai KPK berkumpul di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan bersama dengan massa lainnya dari unsur masyarakat sipil pada Jumat (30/8/2019) lalu. Mereka menyatakan penolakannya terhadap calon pimpinan KPK yang bermasalah.
Berdasarkan hasil tes latar belakang yang dilakukan KPK, memang dari 20 nama calon pimpinan KPK ada beberapa yang diduga memiliki cacat integritas. Juru bicara KPK Febri Diansyag menyebut ada 2 orang capim dari unsur Polri dan karyawan BUMN yang tak pernah sampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam catatan Tirto, tiga dari 20 nama calon terindikasi punya punya irisan dengan catatan yang disampaikan Febri. Antara lain Irjen Antam Novambar yang diduga mengancam bekas Direktur Penindakan KPK Kombes Endang Tarsa, Irjen Firli Bahuri yang diduga bertemu terperiksa saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, dan M. Jasman Panjaitan, bekas jaksa yang diduga menerima duit dari terdakwa pembalakan hutan D.L. Sitorus.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Andrian Pratama Taher
