Indeks Panglima Tni

Pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara diarahkan untuk mencapai "air supremacy" atau "air superiority."

Hampir satu bulan, Hadi Tjahjanto merangkap jabatan sebagai Panglima TNI dan KSAU.

Jendral pemikir.
Tiga nama Karl dalam
aliran darah.

Alutsista secanggih apa pun akan sia-sia bila tidak mampu menjamin keselamatan personel yang mengoperasikannya. Prinsip kesalamatan tetap nomor satu.

"Tidak ada istilah like dan dislike dalam pembinaan karier," kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima menegaskan akan terus mengusut dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam kasus anggaran Paspampres.

Komisi I DPR RI menilai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berhak mengambil keputusan soal mutasi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan alasan keputusannya membatalkan rotasi jabatan 16 Panglima Tinggi (Pati) TNI yang semula diputuskan pendahulunya, Gatot Nurmantyo.

TNI perlu memberikan penjelasan kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuhnya.

Polisi masih mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ujaran kebencian kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Tidak semua unggahan yang mencantumkan suku, ras, agama, dan antar golongan dan bernada negatif, memenuhi unsur ujaran kebencian seperti yang diatur di Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Tindakan polisi dinilai sudah tepat karena Panglima TNI adalah “pejabat publik yang harus dihormati dan kita jaga bersama."

Hadi Tjahjanto tidak bermaksud untuk memasukkan oknum militer ke pengadilan sipil, namun Hadi menjelaskan soal kebutuhan pemisah yang jelas antara KUHP Militer dan KUHP umum.

Polisi menangkap tersangka pengunggah materi ujaran kebencian terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pekerjaan rumah TNI, di antara hal lain, adalah penghormatannya atas supremasi sipil, termasuk terbuka dan akuntabel terhadap indikasi praktik pelanggaran hak asasi manusia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diminta tak hanya sebatas basa basi dan pencitraan diri soal peradilan umum bagi anggota militer.

Perkara yang melibatkan aparat militer seharusnya juga diusut dan diadili secara terbuka dan transparan.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto belum menentukan pengisian pos-pos jabatan di TNI yang masih kosong, termasuk pemegang posisi KSAU.

Hadi sedang mengusahakan harmonisasi KUHPM dan KUHP agar oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap masyarakat sipil bisa diadili di pengadilan sipil.

Panglima TNI menyebut diplomasi kopi sebuah simbol kebersamaan yang bukan hanya pada tatanan pimpinan tapi juga satuan bawah.