Indeks Panglima Tni

"Saya kembali menekankan agar seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, memegang teguh netralitas TNI, dan tidak memihak pada kontestan manapun," tegas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Yohanes mengatakan, kepadatan di landasan pacu bisa mengganggu kedatangan pasokan logistik dan menghambat proses evakuasi.

TNI mengajukan penambahan alokasi anggaran di RAPBN 2019 untuk instansi tersebut.

Panglima ABRI asal Indonesia Timur ini rajin menyambangi prajurit-prajurit bawahan dan sangat populer karenanya.

Maraden Panggabean menggantikan Soeharto sebagai Panglima ABRI. Ia bukan jenderal terkuat, tapi lebih dipercaya Soeharto.

Panglima TNI melarang pesawat tanpa awak (drone) melintas di GBK.

Panglima TNI menyatakan alutsista Indonesia harus segera mengikuti perkembangan pesat teknologi digital.

KPK masih akan berupaya menghadirkan para saksi dari unsur TNI, yang sebelumnya mangkir dari panggilan pemeriksaan, untuk menuntaskan penyidikan korupsi Heli AW101.

Pada 23 Mei, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Siwi Sukma Adji sebagai KSAL untuk menggantikan Ade Supandi yang purna tugas pada 1 Juni.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pengaktifan Koopssusgab untuk penindakan terorisme memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah.

Dalam rapat ini, fokus Komisi I adalah mengetahui detil dari Koopsusgab.

Panglima TNI menegaskan pelibatan tentara dalam pemberantasan aksi terorisme, masih menunggu diterbitkannya revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

Panglima ABRI menyatakan semua komponen pemerintahan memahami tuntutan mahasiswa. Di Bandung, Senat Guru Besar ITB mendukung mahasiswa menyuarakan reformasi.

Sembilan pati TNI yang dimutasi terdiri dari tujuh pati jajaran TNI Angkatan Darat, satu pati TNI Angkatan Laut dan satu pati TNI Angkatan Udara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerima Bintang Kartika Eka Paksi dari TNI AD, Bintang Jalasena Utama dari TNI AL, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa dari TNI AU.

Hadi menyatakan, contoh nyata ancaman siber itu telah digunakan untuk mendistorsi berbagai isu kesenjangan, salah satunya kasus campak dan gizi buruk di Papua.

MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.

Tujuan pembentukan Koopsau III di Biak, Papua ini untuk mengawal dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Panglima mengatakan, medan di Asmat sangat memungkinkan untuk kegiatan bakti kesehatan menggunakan kapal rumah sakit TNI. 

Salah satu hal yang dibahas adalah pencegahan penggalangan dukungan oleh Organisasi Papua Merdeka ke dunia internasional.