tirto.id - Marsekal Hadi Tjahjanto sampai saat ini masih rangkap jabatan: sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Namun bukan berarti Hadi belum menyiapkan langkah. Pada 18 Desember, atau 10 hari setelah dilantik sebagai panglima, Hadi sempat berujar bahwa yang berpotensi menjadi KSAU adalah tentara yang sudah "bintang tiga".
Terlepas calon-calon yang mungkin ditetapkan sebagai KSAU, namun rangkap jabatan yang sudah berlangsung hampir satu bulan seperti ini bisa dibilang cukup mengherankan. Sebagai gambaran, ketika ditetapkan sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015, posisi Gatot Nurmantyo yang sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) langsung digantikan Mulyono pada 15 Juli 2015.
Malah pada 30 Agustus 2013, ketika penetapan panglima ke-28, pada hari yang sama Budiman langsung ditetapkan sebagai KSAD, posisi yang ditinggalkan Moeldoko yang naik jabatan.
Menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute Strategic and Security Studies (ISESS), lambannya penunjukan KSAU semata karena Mabes TNI berhati-hati dalam menelaah calon. Hadi, kata Khairul, masih melihat mana calon yang sesuai dengan kriterianya sendiri dan pertimbangan politis.
"Bisa jadi ada yang di posisi bintang 3 bukan orang yang cocok dengan kriteria yang diinginkan presiden. Mungkin saja juga [berkait dengan] karier. Menyiapkan yang dari posisi bintang 2 ke bintang 3, kemudian menjadi KSAU," kata Fahmi kepada Tirto, Rabu (3/1/2018).
Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa "Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima." Ayat selanjutnya menyebut "Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier."
Ada empat tentara bintang 3 di AU saat ini. Dua di antaranya punya relasi yang cukup dekat dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Marsekal Madya Bagus Puruhito, mantan ajudan SBY yang kini menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja yang saat ini menjabat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, dulu pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer SBY pada 2011-2013.
"Aspek politis terkait pemilihan ini tentunya tidak bisa dikesampingkan, tetapi jangan jadi yang utama. Kalau memang dinilai mempunyai kemampuan kenapa tidak?" kata Fahmi.
Pertimbangan yang lebih penting ketimbang soal kedekatan dengan tokoh tertentu, menurut Fahmi, adalah KSAU harus orang yang mampu mengejawantahkan visi poros maritim pemerintah. Aspek-aspek strategis lain seperti kebijakan pertahanan juga harus mampu dijalankan KSAU terpilih.
Anggota Wakil Pertimbangan Presiden Sidarto pernah mengatakan bahwa pemilihan tentara AU sebagai Panglima TNI sudah tepat mengingat pentingnya pengamanan wilayah udara dalam visi poros maritim. Dengan demikian posisi KSAU juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan visi tersebut.
Selain dua nama di atas, ada lagi Wakil Kepala Staf TNI AU (Kasau) Yuyu Sutisna dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) M. Syaugi yang juga mungkin dipilih karena menyandang status tentara bintang 3.
Kemudian, menurut amatan Fahmi, masih ada nama bintang 2 senior lain yang juga layak menempati posisi KSAU, yaitu Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono. Umar adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986. Pada 2009, ia menjabat sebagai Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
Umar dinilai bisa mengantisipasi perkara korupsi di lingkungan AU karena sejak tahun lalu menjabat sebagai inspektur jenderal di sana.
Perlu Segera Ditetapkan
Meski Fahmi menjelaskan tidak ada regulasi yang mengatur kapan tenggat penetapan Kepala Staf, namun bukan berarti rangkap jabatan Hadi bisa dibenarkan terus menerus. Setidaknya, jika tidak segera menetapkan KSAU, maka roda organisasi tidak berjalan secara maksimal.
"Seharusnya sudah memilih KSAU baru untuk mengisi kekosongan. Agar roda organisasi AU bisa berjalan dengan maksimal," kata Charles Honoris, anggota Komisi I DPR dari F-PDIP kepada Tirto. "Jadi Pak Hadi biar bisa fokus menjalankan organisasi [Mabes TNI].
Supiadin Aries, Anggota Komisi I Fraksi Nasdem sekaligus purnawirawan TNI dengan gelar terakhir Mayor Jenderal, mengatakan hal serupa. "Sebaiknya tidak terlalu lama," katanya.
"Karena kekosongan terlalu lama di Kepala Staf itu akan banyak mempengaruhi kebijakan strategis. Karena Wakasau tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis," tambahnya.
Supiadin mengatakan penetapan KSAU yang cukup lamban karena Presiden ingin orang yang benar-benar profesional. "Meski begitu memang wajar kalau Jokowi memilih yang dekat dengan dia, yang kesetiaannya terjamin. Saya juga akan begitu kalau jadi presiden."
Roy Suryo, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, berbeda pendapat dengan Supiadin. Menurutnya "pak Jokowi profesional" sehingga akan memilih KSAU berdasarkan kompetensi belaka. Ia tidak akan melihat apakah calon pernah dekat dengan SBY atau tidak.
Sikap Mabes TNI Belum Jelas
Ketika pergantian KSAU dikonfirmasi ke Mabes TNI, jawaban mereka masih abu-abu.
"Tentu sudah [merekomendasikan siapa KSAU selanjutnya]. Namun masih dalam proses," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah kepada Tirto.
Namun Fadhillah masih enggan membocorkan siapa calon tersebut. Ia hanya memastikan bahwa KSAU terpilih sudah sesuai secara administratif sebagaimana yang diatur dalam UU TNI ataupun kompetensi atau kemampuannya memimpin angkatan.
Ketika ditanya apakah faktor kedekatan dengan SBY juga jadi salah satu bahan pertimbangan, Sabrar hanya menjawab bahwa itu hanya "analisis media saja."
Konfirmasi juga diusahakan ke Menkopolhukam Wiranto. Namun Panglima ABRI pada masa kejatuhan Soeharto ini mengaku belum tahu. "Walah belum tahu," ujar Wiranto di kantornya, Rabu (3/1/2018).
Editor: Rio Apinino
