tirto.id - Rapat Kerja (Raker) antara Komisi I DPR, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (29/1/2018), membahas soal Papua Merdeka. Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais menyatakan salah satu hal yang dibahas adalah pencegahan penggalangan dukungan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke dunia internasional.
"Sikap kami adalah kami ingin pemerintah, khususnya Kemenhan dan Panglima TNI punya perhatian yang serius dan terus menerus. Tidak hanya berdasarkan kasus saja, tapi juga continue," kata Hanafi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Komisi I, menurut Hanafi, dalam rapat tersebut mengapresiasi Panglima TNI yang langsung menerjunkan bantuan ke Papua saat terjadi wabah penyakit beberapa waktu lalu. Menurutnya, itu adalah salah satu bentuk pencegahan separatisme di Papua.
Menurut Hanafi, wabah penyakit merupakan salah satu ancaman kedaulatan non tradisional yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak OPM dan pro-Papua Merdeka untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.
"Sehingga tentu dalam menghadapi ancaman non tradisional seperti ini langkah TNI itu kami anggap sudah cukup efektif. Karena sudah langsung menggelontorkan banyak bantuan kemanusiaan, kesehatan, sumber daya tentara dan tenaga kesehatan," kata Hanafi.
Selain itu, menurut Hanafi, Panglima TNI, Menhan dan Komisi I juga membahas penangkalan dukungan dari luar negeri terhadap gerakan Papua Merdeka, terutama dari negara-negara Pasifik Selatan, Selandia Baru, Australia, dan PBB.
"Kami dorong dari DPR pemerintah harus menggunakan smart power. kita tidak bisa hanya menggunakan soft power atau hanya defense saja, tapi juga tidak bisa hanya mengandalkan hard power karena itu melibatkan pasukan secara fisik, tapi kemudian menggunakan smart power," kata Hanafi.
Smart power yang dimaksud oleh Hanafi adalah penangkalan terhadap hoax-hoax pemberitaan tentang Papua yang menurutnya selama ini kerap disebarkan oleh pihak-pihak pro Papua Merdeka untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.
Terkait hal ini, Menhan Ryamizard menyatakan menentang keras keterlibatan negara-negara lain dalam masalah Papua.
"Saya dulu ngomong di Australia, kepada Australia, kepada Kepulauan Solomon, saya tidak pernah mengganggu atau ikut campur urusan negara lain. Kalau negara-negara lain ikut campur negara saya, saya tidak mau. Saya bilang begitu. Keras saya itu," kata Ryamizard, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).
Raker ini juga membahas isu lainnya, yakni Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme. Terutama terkait dengan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
