Indeks Opini

Dunia membutuhkan resolusi krisis yang tepat dan efektif untuk mencari solusi terhadap krisis multidimensi global.

Indonesia masih dihadapkan kepada tantangan ketiadaan pelarangan penjualan rokok secara eceran. Memudahkan bagi konsumen, termasuk anak jalanan.

Ilmu ekonomi dan perekonomian, yang melibatkan manusia sebagai aktor utama, tak pernah lepas dari nilai dan etika.

Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia dalam tata kelola BBM dari hulu sampai hilir.

Pelayanan untuk mengatasi infertilitas di Indonesia tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Penyiksaan adalah tindak kekerasan yang tidak bermoral, merendahkan martabat, dan mengganggu hati nurani.

Wacana pembangkit listrik tenaga nuklir tetap tidak sebanding dengan keunggulan pembangkit terbarukan, baik dari sisi ketahanan maupun nilai keekonomian.

Jurnalisme daring menghadapi krisis sebab ekonomi dimonopoli Google dan Facebook. Model bisnis baru harus dipikirkan dan salah satunya adalah blockchain.

Apakah draf RKUHP, termasuk penodaan agama, akan membantu terciptanya kerukunan? Apakah ia sejalan dengan niat moderasi atau justru sebaliknya?

Membuat keputusan investasi di tengah pandemi tentunya tidak mudah, apalagi jika mulai berinvestasi dengan cara tradisional.

Kerja emosional tidak terhindarkan, tapi dapat diminimalisasi beban dan efeknya selama diakui dan dilindungi dalam kebijakan.

Bagi Emmy Hafild, ada konvergensi antara aktivisme lingkungan hidup dan politik elektoral.

Etika yang mengikat seorang profesor jelas: bicara hanya atas nama kebenaran dan menjaga integritas akademik. Politisi tidak demikian.

KSI memang tidak bisa lepas dari kontroversi politis, tapi sebenarnya ada yang lebih penting: problem metodologis.

Proses pendirian BRIN minim transparansi, didominasi politik, nihil komunikasi terbuka dan tidak dilandasi pertimbangan komunitas sains dan iptek.

Problem pasca-Bandung 1955: kaum progresif Dunia Ketiga kerap harus berkompromi dan terbentur aliansi kaum reaksioner feodal dan kapitalis liberal. 

Buku PPKN menutup-nutupi cela besar di dalam sejarah Orde Baru yang sarat pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kalau pun untung, kemungkinan bukan pemerintah Indonesia yang menikmati keuntungan terbesar dari SWF

INA mesti perlu membuat kebijakan investasi yang lebih jelas, termasuk seleksi portofolio, potensi risiko dan keuntungan, dan exit strategy.

Saya percaya Anda tak perlu jadi rahib untuk punya displin itu.