Indeks Moeldoko

Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengklaim urusan alih status pegawai KPK merupakan hal teknis yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara.

"Kondisi COVID ini dinamis. Kalau kita mau melihat seperti balon begitu, tekan di sini muncul lagi di sana, nanti muncul lagi di sini," kata Moeldoko.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Moeldoko tak perlu menempuh proses hukum melainkan cukup melakukan bantahan melalui hak jawab sesuai UU Pers.

Kampanye ramah lingkungan dari para pejabat—Bamsoet dan Moeldoko misalnya—yang berbisnis kendaraan listrik, dituding hanya omong kosong belaka.

Otto minta agar ICW dan Egy membuat klarifikasi terbuka dan membuktikan keterlibatan Moeldoko dalam waktu 1 x 24 jam.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menilai tindakan dua anggota Pomau itu eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku.

HKTI menuding ICW telah mencemarkan nama baik Moeldoko dan organisasi terkait investigasi ICW soal perburuan rente di tengah pandemi.

Moeldoko mempertimbangkan langkah hukum setelah dituding terhubung dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Afiliasi Moeldoko dan politikus PDIP tampak dari jejak mereka di sejumlah perusahaan dan sepak terjang HKTI serta organisasi sayap PDIP.

Moeldoko tidak bisa pakai militer untuk tangani pandemi seperti Jokowi. Dia kemudian beralih ke petani dengan kembali menggunakan atribusi Ketua Umum HKTI.

IDI ingin penggunaan Ivermectin untuk mengobati COVID-19 harus jelas berdasarkan izin BPOM yang disertai bukti ilmiah.

Moeldoko mengklaim ada daerah yang hampir 100 persen sembuh karena obat Ivermectin, padahal menurut BPOM masih dalam tahap uji klinis.

Moeldoko mendorong DPR mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerahkan konflik 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke internal KPK.

Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah kalah tiga kali dari kubu AHY. Pengamat politik mengatakan nasib mereka sudah selesai.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi menaruh atensi dalam penegakan HAM saat menangani kelompok bersenjata di Papua.

12 aktor intelektual KLB Demokrat versi Moeldoko digugat oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY.

Turunnya IPK 2020 membuktikan masih banyak PR yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Moeldoko membantah kabar TMII akan dikelola oleh yayasan dari keluarga Jokowi sebagaimana Soeharto dulu.

Moeldoko sebut TMII harus dijadikan sebagai tempat pembelajaran toleransi, agama, suku budaya serta menjadi simbol Indonesia.