Indeks Moeldoko

Moeldoko mempertimbangkan langkah hukum setelah dituding terhubung dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Afiliasi Moeldoko dan politikus PDIP tampak dari jejak mereka di sejumlah perusahaan dan sepak terjang HKTI serta organisasi sayap PDIP.

Moeldoko tidak bisa pakai militer untuk tangani pandemi seperti Jokowi. Dia kemudian beralih ke petani dengan kembali menggunakan atribusi Ketua Umum HKTI.

IDI ingin penggunaan Ivermectin untuk mengobati COVID-19 harus jelas berdasarkan izin BPOM yang disertai bukti ilmiah.

Moeldoko mengklaim ada daerah yang hampir 100 persen sembuh karena obat Ivermectin, padahal menurut BPOM masih dalam tahap uji klinis.

Moeldoko mendorong DPR mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyerahkan konflik 51 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ke internal KPK.

Partai Demokrat kubu Moeldoko sudah kalah tiga kali dari kubu AHY. Pengamat politik mengatakan nasib mereka sudah selesai.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi menaruh atensi dalam penegakan HAM saat menangani kelompok bersenjata di Papua.

12 aktor intelektual KLB Demokrat versi Moeldoko digugat oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY.

Turunnya IPK 2020 membuktikan masih banyak PR yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Moeldoko membantah kabar TMII akan dikelola oleh yayasan dari keluarga Jokowi sebagaimana Soeharto dulu.

Moeldoko sebut TMII harus dijadikan sebagai tempat pembelajaran toleransi, agama, suku budaya serta menjadi simbol Indonesia.

Demokrat kubu AHY menyebut bisa saja mengusung Moeldoko di Pilkada DKI mendatang. Demokrat kubu Moeldoko membalas dengan mengatakan sebaliknya.

Beberapa politikus yang tergabung di KLB Demokrat Deli Serdang untuk mengusung Moeldoko, pernah berpindah-pindah partai politik.

Moeldoko meminta masyarakat tidak beropini liar dan konspiratif terhadap serangan teroris di Mabes Polri.

Pemerintah menolak permohonan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Moeldoko pun diminta untuk menghentikan pembelahan di partai tersebut.

Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tidak ada dualisme di Partai Demokrat setelah pemerintah menolak KLB Demokrat versi Moeldoko.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan manajemen talenta nasional akan mengejar setidaknya 3 sektor.

AHY membantah keterlibatan adiknya dalam kasus Hambalang yang dilayangkan oleh Partai Demokrat kubu KLB.