Indeks Moeldoko

Kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, terluar dan tertinggal (3T) terganggu akibat tumpang tindih regulasi.

Moeldoko mengklaim pemerintah fokus menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu, bahkan menjadi prioritas kerja.

Moeldoko meluruskan isu Ari Supit yang disebut bergabung dengan grup WhatsApp yang membahas kehadiran Ade Armando saat demo di Gedung DPR.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai pengeroyokan di depan Kompleks Parlemen RI itu mencoreng wajah demokrasi.

Moeldoko mengatakan pemerintah akan segera mulai membangun infrastruktur awal di IKN.

Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin berbuka puasa bersama para stafnya, namun terhalang aturan larangan buka puasa bersama untuk pegawai pemerintah.

Moeldoko mengklaim proyek IKN sudah final dan tak perlu di debat.

Moeldoko mengklaim tak ingin polarisasi terus terjadi di Wadas. Pendekatan sosial dikedepankan untuk mengakhiri konflik.

Untuk itu, Moeldoko meminta kepada Tim Gugus Tugas RUU TPKS segera menyusun daftar inventaris masalah soal RUU TPKS dan mendiskusikannya kepada publik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan banyak warga yang mengaku ke luar negeri untuk bekerja padahal berwisata.

Moeldoko mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mencari nafkah, termasuk anak pejabat.

Pemerintah, kata Moeldoko tetap melakukan sejumlah pembatasan kegiatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 saat libur natal dan tahun baru.

Moeldoko bilang ingin menjelaskan soal penanganan pelanggaran HAM oleh pemerintah, tapi ditolak massa Aksi Kamisan di Semarang.

Bagaimanapun Partai Demokrat adalah partai lama yang sudah punya "akar". Hal ini jadi modal yang lumayan bagi siapa pun yang berkuasa di sana.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko datang memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh peneliti ICW.

Pejabat negara sudah mendapat teguran dari publik bahwa UU ITE bermasalah. Bukannya buru-buru merevisi, mereka tetap menyalahgunakannya.

Sebagai pejabat, Moeldoko seharusnya memberikan argumentasi sebagai pejabat publik, bukan mengambil jalan pintas lewat hukum.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengklaim urusan alih status pegawai KPK merupakan hal teknis yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara.

"Kondisi COVID ini dinamis. Kalau kita mau melihat seperti balon begitu, tekan di sini muncul lagi di sana, nanti muncul lagi di sini," kata Moeldoko.

Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Moeldoko tak perlu menempuh proses hukum melainkan cukup melakukan bantahan melalui hak jawab sesuai UU Pers.