tirto.id - Pemerintah menargetkan pembayaran ganti rugi warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, akibat proyek bendungan Bener rampung sebelum Lebaran. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun mengirim anak buahnya untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana.
“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum Lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Moeldoko juga meminta tim hukum KSP untuk memonitor dan mempercepat penyelesaian masalah hukum berkaitan lahan Wadas yang menyangkut di Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.
Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.
Namun kementerian juga mencatat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum.
“Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan ‘mudah-mudahan’, karena ini ‘harus’ tertangani,” tegas Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini juga meminta agar konflik Wadas bisa diselesaikan dengan pendekatan sosial seperti olahraga bersama, salat berjamaah atau gerakan bakti sosial. Ia pun meminta agar masyarakat Wadas bisa kembali harmonis.
"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,” jelas Moeldoko.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.
“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada disana kalau tidak cepat dibayarkan,” ucap Ganjar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
