tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta publik tidak memperdebatkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara. Moeldoko menegaskan proyek ini sudah final.
“Pemindahan IKN sudah final. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tegas Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Moeldoko mengatakan keputusan pemindahan ibu kota sudah dibahas sejak lama hingga akhirnya Undang-Undang IKN resmi disahkan dan Badan Otorita selaku pengelola ibu kota sudah dibentuk.
Pemerintah, kata dia, kini tengah membuat aturan turunan sebagai landasan hukum dan implementasi pelaksanaan pemindahan ibu kota. Ia meminta publik untuk mendukung proyek IKN agar Badan Otorita bisa berjalan di tengah waktu yang sempit.
“Pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota akan menjadi solusi penyelesaian masalah ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.
Ia juga mengklaim pemindahan ibu kota merupakan solusi Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam isu lingkungan seperti pemanasan global.
“Ibu Kota Nusantara dengan konsep smart forest city perlu kita wujudkan agar dapat menjadi showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah siap berubah. Sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang penuh bencana dan meninggalkan ketidakpedulian terhadap masa depan generasi berikutnya,” jelas Moeldoko.
Moeldoko juga memastikan KSP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelesaikan masalah penggunaan lahan secara cepat, sistematis dan sinergis. Ia tidak ingin lahan IKN menimbulkan konflik agraria di masa depan.
“Kami (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” tutur Moeldoko.
“Kantor Staf Presiden (KSP) juga berkomitmen untuk mengawal pembangunan IKN melalui proses akselerasi dan debottlenecking. Salah satu yang akan kami kawal adalah memastikan berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mencegah korupsi dan membangun integritas dalam keseluruhan proses pembangunan IKN,” tutup Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
