tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan menyinggung aksi intoleransi di Medan, Sumatera Utara. Menurut Moeldoko, kejadian intoleransi di Medan tidak boleh terulang di masa depan saat berbicara soal pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
"TMII ke depan harus betul betul ditempatkan sebagai sebuah tempat yang memiliki nilai keekonomian, sosial budaya dan beragam nilai di dalamnya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
"Kita harap kejadian yang baru saja terjadi dimana ada sekelompok ormas yang, apa itu, resisten terhadap pertunjukan jaran kepang itu menjadi perhatian bersama. Tidak boleh terjadi ke depan. Ini bangsa mau mundur lagi kemana ini," tegas Moeldoko.
Sebagai catatan kasus intolerasi di Medan dilakukan oleh kelompok Forum Umat Islam (FUI) Medan pada acara pertunjukan kuda lumping atau kuda kepang di Medan, Sumatera Utara. Kelompok FUI membubarkan aksi tersebut karena menyebut aksi kuda lumping sebagai aksi syirik. Polisi pun sudah menangkap 1 orang anggota FUI dalam insiden tersebut.
Purnawirawan bintang 4 ini menuturkan, TMII harus dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. TMII harus menjadi sarana wisata edukasi Nusantara.
Moeldoko juga berpendapat, TMII harus dijadikan sebagai tempat pembelajaran toleransi, agama, suku budaya serta menjadi simbol Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola penting dilakukan. Ia pun tidak lupa menyanjung gagasan Presiden Soeharto dan Tien Soeharto yang sudah menyediakan tempat menjangkau masa depan.
"Kita patut berterima kasih kepada Bapak Soeharto dan ibu Tien yang punya ide yang begitu menjangkau masa depan. Tempat itu sampai saat ini bisa dinikmati anak-anak kita. Namun sekali lagi di dalam pengelolaannya perlu ada perbaikan. Di situ poinnya," kata Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
