Indeks Minyakita

Ombudsman RI menemukan 24 dari 63 sampel Minyakita yang isinya disunat pelaku usaha dari hasil uji petik yang dilakukan pada 16-18 Maret 2025.

Kepolisian menerima 12 laporan polisi terkait kasus penyelewengan Minyakita dengan status tujuh kasus masih dalam tahap penyelidikan.

Tak ada pasal dalam UU MD3 yang menyebut metode sidak sebagai alat pengawasan resmi DPR.

Dasco mengatakan, DPR menemukan minyak goreng subsidi tersebut tanpa memiliki keterangan kedaluwarsa sehingga harus ditarik dari pasaran.

Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa beberapa produsen mengurangi isi tanpa menyesuaikan harga Minyakita, sehingga masyarakat dirugikan.

Budi mengeklaim, kenaikan harga Minyakita terjadi karena tingginya permintaan publik terhadap Minyakita.

Budi mengaku pihaknya masih mempelajari alasan para penjual mau menjual Minyakita tidak sesuai takaran.

Pedagang di Pasar Tomang, Jakarta Barat, mematok harga Minyakita Rp16 ribu, di atas harga eceran tertinggi (HET).

Perusahaan yang telah menyunat takaran Minyakita telah ditindaklanjuti Kemendag.

Mendag Budi menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan Minyakita, terutama dalam rangka nataru dan persiapan Lebaran.

Kemenkop mencabut Nomor Induk Koperasi (NIK) Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah.

BPKN menilai kecurangan program Minyakita memiliki rantai yang cukup panjang sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh semua pihak.

Mufti menilai, publik yang dirugikan dalam pembelian Minyakita bisa meretur barangnya ke toko pembelian karena barang jelas dan ada struk pembelian.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tak ingin penyelewengan Minyakita terulang kembali.

Modus kurangi isi kemasan Minyakita oleh perusahaan pengemas ulang (repacker) terungkap. Terduga terancam sanksi administratif dan pidana.

Helfi mengatakan, enam dari sembilan laporan berkaitan dengan Minyakita yang tidak terdaftar dalam Simirah.

Budi menerangkan, Satgas Pangan Polri bersama Kemendag datang ke repacking-repacking untuk memastikan takaran isi Minyakita sesuai dengan nilai tertera.

DPR mendorong masyarakat melayangkan gugatan class action ke pengadilan terhadap perusahaan yang mengurangi takaran isi Minyakita.

Minyak yang disimpan terlalu lama bisa kadaluarsa dan berbahaya jika dikonsumsi. Berikut dampak negatif minyak goreng kadaluarsa bagi kesehatan.

Pramono Anung, meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang mengurangi takaran Minyakita di pasaran.