tirto.id - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Mufti Mubarok, menilai, masyarakat yang menemukan dan merasa dirugikan atas ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng Minyakita bisa mengembalikan produk tersebut ke toko tempat pembelian. Dia menuturkan, upaya pengembalian menjadi lebih mudah dilaporkan karena konsumen mendapatkan struk belanja secara langsung.
“Kalau ini lebih gampang (dibandingkan kasus Pertamina) karena jelas barangnya, kemudian struknya jelas, langsung ke toko yang bersangkutan kan gitu,” ujar Mufti saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025).
Setelah teridentifikasi, Mufti menerangkan, toko yang mendapat laporan konsumen dapat menghubungi perusahaan melalui pengelola terkait untuk ditindaklanjuti dan dihitung kerugiannya.
“Sudah diakomodir misalnya kerugiannya berapa orang jadi satu kan, harus diganti rugi kan gitu. Ketika dia pembelian disitu dan tidak sesuai dengan takarannya harus diganti rugi,” tutur Mufti.
Di sisi lain, Mufti mengaku, BPKN juga telah membuktikan bahwa memang benar ada kecurangan dalam takaran Minyakita. Dia mengaku telah membuktikannya dengan menggunakan alat ukur hingga melakukan pembelian produk agar langsung melakukan pengujian.
“Nah, memang ada beberapa perusahaan yang sudah terindikasi oleh Kementerian Perdagangan dan oleh kita juga, termasuk, dan oleh Kementan (Kementerian Pertanian) bahwa ya sudah kita akan perang bersama terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang di bidang minyak kita,” ujarnya.
Terlebih, Mufti menilai hal ini juga dipicu berbarengan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idulfitri. Hal itu diikuti dengan kelangkaan ketersediaan Minyakita yang harus dirasakan masyarakat.
“Saya kira ini menjelang mudik dan kebutuhan Idul Fitri ini memang luar biasa dan langka sekali minyakita itu sekarang. Sehingga upaya-upaya dari pemerintah, kami dari pemerintah terus untuk mendorong bagaimana stok-stok yang ada ini dikeluarkan dan harus sesai dengan spek yang dijanjikan. Kalau 1 liter, 1 liter, jangan sampai kemudian diisi tidak 1 liter,” tutur Mufti.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
