Indeks Minyakita

Pemerintah juga memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram untuk menekan harga.

Mendag Budi Santoso menegaskan Minyakita bukan minyak subsidi, melainkan skema DMO. Distribusi difokuskan ke pasar rakyat untuk menjaga pasokan.

Pemerintah lakukan pemantauan hingga harga CPO cukup stabil untuk menetapkan besaran HET baru Minyakita

Dibanding membeli MinyaKita yang harganya mahal karena langka, konsumen memilih beralih ke minyak goreng premium yang kualitasnya jauh lebih terjamin.

Mendag meminta masyarakat tak hanya bergantung pada ketersediaan MinyakKita untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Lonjakan harga Minyakita belakangan ini disebabkan oleh tersedotnya stok pasar untuk program bantuan pangan nasional. 

Budi mengatakan, ketersediaan stok minyak goreng sebenarnya tidak bermasalah dan produsen memastikan bahwa pasokan barang ada dan tidak ada kendala.

Peningkatan distribusi melalui BUMN bertujuan memperkuat ketersediaan minyak goreng di pasar, terutama di pasar rakyat.

Mendag mengatakan harga Minyakita naik lantaran harga plastik yang juga mengalami lonjakan.

Perbaikan tata kelola distribusi diharapkan bikin harga di tingkat konsumen kembali normal sesuai HET Rp15.700 per liter.

Alokasi 35 persen Minyakita lewat BUMN memperkuat distribusi, menekan spekulasi, dan menjaga harga minyak goreng tetap sesuai HET.

Perubahan aturan ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi hingga ke tangan masyarakat.

Kemendag harapkan alas hukum kebijakan tersebut selesai pada pekan depan.

Harga eceran Minyakita tertinggi Pulau Jawa berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yakni Rp17.357 per liter.

Harga rata-rata nasional Minyakita berada di kisaran Rp16.700 per liter, di atas HET Rp15.700 per liter.

Dari sidak itu, Bayu menyoroti tingginya penjualan terhadap minyak goreng Minyakita dengan harga Rp15.700.

Jumlah pelaku usaha yang terindikasi melakukan kecurangan takaran Minyakita bisa saja terus bertambah.

Ombudsman RI menemukan 24 dari 63 sampel Minyakita yang isinya disunat pelaku usaha dari hasil uji petik yang dilakukan pada 16-18 Maret 2025.

Kepolisian menerima 12 laporan polisi terkait kasus penyelewengan Minyakita dengan status tujuh kasus masih dalam tahap penyelidikan.

Tak ada pasal dalam UU MD3 yang menyebut metode sidak sebagai alat pengawasan resmi DPR.