Indeks Menkopolhukam

Pemerintah mengembangkan proyek percontohan sistem yang diproyeksikan menyatukan administrasi penanganan perkara pidana seluruh lembaga hukum yang bisa diakses secara online oleh publik.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly kembali tidak menghadiri pmaneggilan kedua dari KPK sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP, ia menjelaskan harus pergi ke Hong Kong.

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak boleh ada keributan sekecil apapun di masa tenang Pilkada serentak 2017.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan MUI adalah mitra pemerintah dalam menjaga keamanan dan kestabilan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan persebaran berita yang tidak jelas atau “hoax” membuat masyarakat bingung.

Guna mengantisipasi perayaan natal, Menko Polhukam akan mengambil tindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan pembubaran ibadah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tidak perlu lagi ada unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang karena tuntutan pada demonstran sudah dipenuhi.

Presiden Joko Widodo memberikan waktu tiga bulan bagi anggota Satgas Saber Pungli untuk melaporkan hasil kerjanya.

Menkopolhukam Wiranto menekankan agar negara tidak kaku dalam menghadapi terorisme sebab tidak mengenal batas-batas formal negara. Untuk itu, diperlukan kerja sama peningkatan intelijen antarnegara.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.

TNI dikritisi karena terlalu banyak mengurusi soal terorisme. Namun, Menkopolhukam menegaskan bahwa penanganan terorisme juga menjadi tanggung jawab TNI karena memiliki kapasitas yang tidak dimiliki Polri.

Upaya pembebasan sandera dengan operasi militer masih dikesampingkan karena menyangkut masalah konstitusi dari negara lain. Meski demikian, Menko Polhukam menegaskan pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan.

Polda Metro Jaya terus mengawasi informasi yang berkaitan dengan PKI maupun pakaian berlambang "palu arit".

Menkopolhukham meminta aparat selektif  menindak penggunaan logo palu arit, hal tersebut terkait penangkapan pedagang yang menjual kaos berlogo palu arit.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perlu lembaga pemasyarakatan khusus narapidana narkoba dengan kejahatan lainnya. Pasalnya, hampir 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari balik penjara.

Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini Kimbink Pato mengungkapkan Papua Nugini dan Indonesia akan memperluas dan memperdalam lingkup hubungan bilateral kedua negara, baik di bidang budaya, pertahanan maupun perdagangan.