Indeks Menkopolhukam

Penunjukkan Wiranto sebagai Menko Polhukam menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Menanggapi adanya tudingan itu, Wiranto mendesak adanya pembuktian keterlibatan dirinya. Ia berdalih, dengan jabatannya saat ini ia justru akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

Atas pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM. Sebab, dugaan keterlibatan Wiranto hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM.

TNI dikritisi karena terlalu banyak mengurusi soal terorisme. Namun, Menkopolhukam menegaskan bahwa penanganan terorisme juga menjadi tanggung jawab TNI karena memiliki kapasitas yang tidak dimiliki Polri.

Upaya pembebasan sandera dengan operasi militer masih dikesampingkan karena menyangkut masalah konstitusi dari negara lain. Meski demikian, Menko Polhukam menegaskan pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan.

Polda Metro Jaya terus mengawasi informasi yang berkaitan dengan PKI maupun pakaian berlambang "palu arit".

Menkopolhukham meminta aparat selektif  menindak penggunaan logo palu arit, hal tersebut terkait penangkapan pedagang yang menjual kaos berlogo palu arit.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan antropologi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perlu lembaga pemasyarakatan khusus narapidana narkoba dengan kejahatan lainnya. Pasalnya, hampir 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari balik penjara.

Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini Kimbink Pato mengungkapkan Papua Nugini dan Indonesia akan memperluas dan memperdalam lingkup hubungan bilateral kedua negara, baik di bidang budaya, pertahanan maupun perdagangan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hingga kini belum ada tenaga ahli asli Papua yang duduk sebagai pimpinan di PT Freeport Indonesia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pembangunan Jalan Trans Papua, dari Sorong, Papua Barat sampai Merauke di Papua itu harus rampung pada 2019 atau 2020 dan sudah bisa ditempuh melalui perjalanan darat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, teroris kelompok Santoso yang berada di Poso, Sulawesi Tengah semakin tersudut. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, menyebut kondisi Densus 88 Anti-Teror saat ini menyedihkan. Ia pun mengusulkan pembenahan Densus 88 melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.