Nilai transaksi tersebut melibatkan 8,8 juta masyarakat Indonesia yang terlibat aktif sebagai pemain, 97 ribu di antaranya adalah prajurit TNI/Polri aktif.
Menurut Hadi, larangan rotasi itu perlu diperhatikan demi menjaga rencana-rencana yang telah dibuat untuk persiapan pilkada, termasuk soal rencana anggaran.