tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan pusat data nasional (PDN) demi memperkuat kedaulatan digital nasional sekaligus menggantikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sempat diserang ransomware.
Hadi mengatakan, pemerintah akan membangun 3 PDN, yakni PDN Batam, Cikarang dan di Nusantara. Pembangunan PDN Cikarang sudah 85 persen dengan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Prancis.
"PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal 2026 dan untuk mengelola PDN ini akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kominfo yang pengajuannya sudah disetujui oleh Kemenpan RB," kata Hadi dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Perlu diketahui, PDN Cikarang sebelumnya ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2025. Dirjen Aptika Kemenkominfo, Hokky Situngkir, mengatakan, PDN Cikarang dijadwalkan dapat berjalan pada awal 2025 karena infrastruktur dan desain sudah dalam proses pembangunan.
Sementara itu, pembangunan PDN di Batam akan memanfaatkan bantuan dari pemerintah Korea Selatan. Hadi melaporkan, lokasi tanah sudah dibebaskan oleh Otoritas Batam dan rencananya pembangunan akan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Korea Selatan.
"Pada saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas dan kemungkinan dalam minggu ini dari Polhukam akan memanggil Otorita Batam untuk melakukan koordinasi terkait penempatan cold site yang paling aman di wilayah Batam," jelas Hadi.
PDN ketiga akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. "Kemungkinan minggu ini juga akan kami panggil untuk bisa menentukan di mana letaknya agar kami bisa mempersiapkan untuk pembangunan selanjutnya," tutur Hadi.
Hadi juga melaporkan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan pusat data nasional (PDN) demi memperkuat kedaulatan digital nasional sekaligus menggantikan PDNS. Ia mengeklaim, PDN akan menjadi infrastruktur data terintegrasi, aman dan handal di masa depan.
"PDN dirancang yang pertama adalah untuk mengkonsolidasi data nasional dari berbagai instansi pemerintah agar lebih efisien dan terpusat," ucap Hadi.
Kemudian, pemerintah akan meningkatkan keamanan data melalui penerapan teknologi enkripsi tingkat lanjut dan keamanan berlapis. Ia berkata, ketika akan memperkuat kapasitas pengelolaan data nasional yang memungkinkan analitik data lebih mendalam dan pengambilan keputusan berbasis bukti lebih kuat.
Dalam memitigasi masalah PDNS saat ini, Hadi mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan sistem back up data yang berada di cold site Batam demi mencegah serangan ransomware terulang. Pemerintah ingin meningkatkan storage dari 4 petabyte ke 8 petabyte.
Kedua, pemerintah akan meningkatkan kapasitas SDM. Hadi beralasan, pemerintah sadar urgensi tenaga profesional dalam pengelolaan keamanan siber di PDNS dan operator tenant.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria berkata, layanan PDNS saat ini seluruhnya telah berjalan 100 persen. Selain itu, kata dia, pemerintah sudah melakukan upaya declip pada seluruh data yang terkena serangan ransomware.
"Sehingga seluruh data sudah bisa dan untuk diakses kembali. Saat ini tengah menunggu validasi BSSN agar memenuhi aturan yang kita sebut 321 (tiga salinan data, dua media berbeda, dan satu salinan offsite," kata Nezar di lokasi sama.
Sebagai Informasi, Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah terjadi pada Juni lalu. Serangan tersebut diduga akibat kelompok LockBit lewat aplikasi LockBit 3.0. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan layanan keimigrasian dan sejumlah layanan mengalami gangguan.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
