Indeks Pusat Data Nasional

Dalam dakwaan, JPU menilai skema sewa PDNS menimbulkan biaya tinggi karena volume data pemerintah terus meningkat setiap tahun.

Sidang perdana perkara korupsi PDNS yang salah satunya melibatkan eks Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan akan digelar 10 November 2025.

Prabowo menyebut DTSEN menjadi fondasi penting untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Johnny G Plate mengaku perencanaan PDNS bukan dilakukan di saat dia menjadi Menkominfo.

Potensi nilai tersebut seiring terjadinya lonjakan signifikan terhadap permintaan layanan pusat data atau data center di tingkat global.

Klaim ini sudah beredar sejak 2015 dan telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pembangunan PDN Cikarang sudah mencapai 85 persen sementara PDN Batam dan PDN Nusantara masih dalam tahap persiapan lahan.

Rencana gugatan ke pemerintah bukan terfokus pada materiil, melainkan agar bertanggung jawab atas keamanan siber dan data warga.

Menurut Kabareskrim kasus tindak pidana siber, seperti peretasan PDNS bukan perkara yang mudah dituntaskan begitu saja.

Kemungkinan besar foto berita soal Menlu Blinken dalam thumbnail berita yang disertakan dalam unggahan merupakan hasil suntingan.

Sikap pemerintah, terutama Menkominfo dinilai terkesan meremehkan dampak dari peretasan sebagai sebuah masalah.

Semmy mengatakan Kominfo tengah menguji kunci yang diberikan dengan data yang terkunci.

Pemerintah pun diminta membuat pusat pengaduan bagi korban yang terdampak peretasan itu.

CSIRT bisa berfungsi sebagai penguatan ketahanan siber usai mendapat serangan dari ransomware Brain Chiper.

Pemulihan sistem menggunakan cadangan data pada pusat data Kemendikbudristekdikti. Sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi paling lambat 29 Juli 2024.

Ada beberapa layanan publik di Indonesia yang terdampak peretasan data PDN, apa saja?

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat teknologi siber BSSN.

Hadi mengatakan pemerintah akan melakukan proses pencadangan atau back up setiap data yang tersimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

KPK baru bisa bergerak melakukan pemeriksaan jika ada laporan atau hasil audit BPK terhadap anggaran itu.

Saat ini layanan KIP Kuliah belum bisa diakses imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.