tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, ikut bicara soal situs web Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang terganggu buntut serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Gangguan ini akan berdampak pada kelancaran pembayaran mahasiswa di perguruan tinggi yang menerima bantuan KIPK. Selain itu, turut berdampak pada seleksi calon penerima KIPK.
Pemulihan sistem saat ini menggunakan cadangan data penerima dan pendaftar KIPK pada pusat data Kemendikbudristekdikti. Sistem KIPK akan kembali beroperasi paling lambat 29 Juli 2024.
Di sisi lain, Kemendikbudrisrek meminta perguruan tinggi menyesuaikan lini masa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk memberikan kesempatan kepada pendaftar KIPK.
Selama proses pemulihan, pengajuan dan pencairan untuk mahasiswa penerima KIPK dilakukan secara manual.
Muhadjir meminta penerima dan calon penerima mengikuti imbauan Kemendiknas.
"Ini makanya tolong patuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek [tentang] batas akhir, apa jeleknya sih mematuhi," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Dia mengatakan calon penerima KIPK akan mengisi data secara manual hingga 29 Juli mendatang. Ia tak menjawab secara gamblang bila pengisian data secara manual melewati batas waktu, apakah membatalkan menerima KIPK.
"Pokoknnya semakin cepat semakin baik. Nanti kalau dibilang masih boleh pada nunda semua. Kita ini mentalnya kan kalau bisa terlambat kenapa harus dipercepat," tutur Muhadjir Effendy.
NadiemAkanDipanggilDPR
Tercatat ada 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan PDN karena diserang ransomware. Salah satu layanan yang terdampak yaitu laman Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengakui pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, untuk menjelaskan terkait data KIPK yang tidak mempunyai cadangan atau hilang saat terjadi serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Komisi X merencanakan Rapat Kerja dengan Mendikbudristek tentang data KIP ini," ungkap Hetifah saat dihubungi Tirto, Senin (1/7/2024).
Menurutnya, Nadiem akan diminta menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada data KIPK para mahasiswa. Tidak hanya itu, DPR juga akan membahas mitigasi ke depan terhadap persoalan data penting tersebut.
"Setidaknnya hal ini bisa memberi kejelasan pada para mahasiswa dan para orang tua, serta membahas implikasi serta mitigasi dari persoalan data yang sedang dihadapi saat ini," ujar Hetifah.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
