Indeks Menkopolhukam

Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia dan Selandia Baru bersepakat akan mengajak perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial untuk memburu teroris dan mencegah perluasan pengaruh ideologi teror.

Menkopolhukam memprediksikan teknologi drone akan terus berkembang karena harganya yang terjangkau tetapi dapat menjangkau wilayah nasional.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Menkopolhukam mengatakan pemblokiran Telegram untuk lindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

Menko Polhukam, Wiranto optimistis DPR RI akan menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. Alasan dia, pembentukan Perppu Ormas sudah sesuai dengan aspirasi publik.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.

Pemerintah memberlakukan Perppu itu karena Undang-Undang Ormas yang lama sudah tidak lagi mampu mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Menkopolhukam Wiranto menyatakan aksi persekusi harus dilarang keras di Indonesia karena sudah menyerupai upaya membuat "negara dalam negara".

Menurut Wiranto, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang menyebarkan intoleransi dan ujaran kebencian merupakan akibat dari tidak adanya undang-undang yang mengimbangi kebebasan di Indonesia.

Aksi teror bom bunuh diri di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur dan teror bom di Manchester, Inggris memiliki beberapa kesamaan, menurut Menkopolhukam Wiranto.

Pemerintah mendesak DPR segera mengesahkan UU Anti Terorisme. Tanpa itu, pemerintah tidak leluasa menindak aksi terorisme.

Menkopolhukam Wiranto mengimbau polemik mengenai penolakan terhadap HTI di tengah masyarakat dihentikan. Dia meminta masyarakat menunggu saja langkah hukum pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. 

Wiranto mengatakan, banyak ormas yang menolak kegiatan HTI karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil upaya hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menanggapi santai terkait adanya kabar perombakan jajaran pembantu kepala negara yang akhir-akhir ini santer diberitakan.

Menkopolhukam Wiranto imbau masyarakat agar tenang dan tidak mudah terprovokasi saat melaksanakan Pilkada putaran kedua.

Sejumlah 15 orang perwakilan massa aksi 313 akan ditemui oleh Menkopolhukam Wiranto yang saat ini masih bergerak dari Masjid Istiqlal menuju kantor Kemenkopolhukam di Jl Medan Merdeka Barat.

Wiranto menjelaskan dibentuknya Satgas Proapo bertujuan untuk melawan segala bentuk bahaya dari provokasi, agitasi, dan propaganda, tim tersebut nantinya akan menelusuri siapa pelaku awal penyebarluasan hoax, dan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.