Indeks Menkopolhukam

"Para aparat penegak hukum, apakah itu Komnas HAM, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menemukan bukti dan saksi itu sangat sulit, begitu lamanya, maka sudah sangat bias," kata Wiranto.

Kemenkopolhukam bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralisir potensi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Wiranto meminta masyarakat tetap tenang dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan senjata impor tersebut.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam komunikasi pemerintahan hari ini.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

Gatot diminta klarifikasi pernyataannya soal adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI dan Polri.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.

Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali tak ada yang menunggangi meski berlangsung di tahun politik.

Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.

Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia dan Selandia Baru bersepakat akan mengajak perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial untuk memburu teroris dan mencegah perluasan pengaruh ideologi teror.

Menkopolhukam memprediksikan teknologi drone akan terus berkembang karena harganya yang terjangkau tetapi dapat menjangkau wilayah nasional.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Menkopolhukam mengatakan pemblokiran Telegram untuk lindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

Menko Polhukam, Wiranto optimistis DPR RI akan menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. Alasan dia, pembentukan Perppu Ormas sudah sesuai dengan aspirasi publik.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan ormas yang dibubarkan pemerintah masih punya kesempatan untuk membela diri.

Pemerintah memberlakukan Perppu itu karena Undang-Undang Ormas yang lama sudah tidak lagi mampu mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).