Indeks Menkopolhukam

KPU Tidak Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah
KPU tidak ingin mencampuri urusan proses hukum terhadap calon kepala daerah di KPK. Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurut KPU, tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018.

Wiranto Jelaskan Materi Rakorsus Soal Pilkada 2018 pada Hari Ini
Wiranto mengatakan Rakorsus tentang Pilkada 2018 pada hari ini digelar untuk memastikan persiapan penyelenggaraan pemilihan berlangsung tanpa masalah.
Wiranto: Tak Perlu Pertanyakan Pollycarpus di Partai Berkarya
Pollycarpus adalah mantan terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Wiranto: Politik Identitas Sebab Utama Terjadinya Konflik Sosial
Menurut Menko Polhukam Wiranto, konflik sosial yang terjadi saat pilkada maupun pemilu, disebabkan oleh beberapa faktor dari masyarakat sendiri.

Wiranto: Kampanye Boleh Tapi Jangan Pakai Isu Hoaks
Wiranto mengimbau kepada para calon kepala daerah agar tidak melakukan kampanye dengan isu SARA atau isu hoaks sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam negeri.

Komnas HAM-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian di Pilpres 2019
Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat akan bekerja sama menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.
Wiranto Sebut Ada Empat Ancaman di Pilkada 2018
Wiranto menyebutkan empat ancaman tersebut diantaranya politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.
Penerbitan e-KTP Aliran Kepercayaan Sudah Tahap Finalisasi
Finalisasi penerbitan e-KTP untuk aliran kepercayaan masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto
Pemerintah Akhirnya Tunda Pembentukan Densus Tipikor
Alasan penundaan terutama terkait dengan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor tersebut.
Wiranto Tegaskan Arsip AS Soal Peristiwa 1965 Tak Bisa Dibuat Acuan
"Para aparat penegak hukum, apakah itu Komnas HAM, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menemukan bukti dan saksi itu sangat sulit, begitu lamanya, maka sudah sangat bias," kata Wiranto.
Pemerintah Antisipasi Kerawanan Pemilu di Papua
Kemenkopolhukam bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralisir potensi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Wiranto Janji Akan Selesaikan Soal Senjata SAGL Milik Polri
Wiranto meminta masyarakat tetap tenang dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan senjata impor tersebut.

Pindad Siap Kirim 517 Senjata Laras Panjang untuk BIN
Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

Komisi I Akui Pernah Dorong Pengadaan Senjata untuk STIN
Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).
Simpang Siur Soal Pembelian Senjata Hanya Masalah Komunikasi
Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam komunikasi pemerintahan hari ini.
Kritik Fadli Zon untuk Gatot Nurmantyo Soal 5.000 Senjata
Gatot diminta klarifikasi pernyataannya soal adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata di luar institusi TNI dan Polri.

Pansus Ajukan RUU Terorisme ke Paripurna DPR Desember 2017
Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.
Menkopolhukam Optimistis Indonesia akan Masuk FATF
Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.
Luhut: Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 Tak akan Ditunggangi
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali tak ada yang menunggangi meski berlangsung di tahun politik.
Lokakarya Dibubarkan, IPT '65 Desak Jokowi Copot Wiranto
Anggota IPT ’65, Reza Muharam mengatakan sejak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memang tidak ada peningkatan dalam penuntasan kasus Tragedi ’65 dan kejahatan HAM lainnya.
Masuk tirto.id







