Wiranto: Kampanye Boleh Tapi Jangan Pakai Isu Hoaks

Menjelang masa kampanye Pilkada 2018, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan agar setiap kegiatan kampanye yang dilakukan para pasangan calon kepala daerah tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Kampanye boleh, tapi jangan menggunakan hoaks, kampanye boleh tapi jangan menyebarkan kebencian, kampanye boleh tapi jangan menggunakan isu SARA, yang bisa menimbulkan kekacauan dalam negeri," kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Wiranto mengatakan terkait maraknya kabar hoaks belakangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain, membentuk tim khusus penanganan hoaks, melakukan kerjasama antarlembaga, serta mengupayakan adanya teknologi penangkal hoaks.

Wiranto juga menyatakan telah memperingatkan berulang kali agar Pilkada serentak, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak diganggu.

"Kita sudah minta Kapolri mencari, menangkap dan menghukum dengan tegas para pelaku hoaks, siapapun dia, perorangan, kelompok atau organisasi manapun. Semua akan kita berantas," tegas Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto juga mengatakan bahwa ada empat isu yang mengancam pelaksanaan Pilkada 2018. Keempat hal yang dimaksud adalah politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.

Menurut Wiranto, isu politik identitas yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dapat mempengaruhi pilkada. Ia meminta semua pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan itu karena pilkada disebutnya merupakan milik semua elemen bangsa.

"Saya minta semua pemangku kepentingan yang bermain dalam pilkada ini ayo. Kalau semuanya masing-masing ambil bagian, tahu apa tugasnya, melaksanakan dengan baik, ini pilkada aman-aman saja. Yang membuat masalah kita sendiri," ujar Wiranto di Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.