tirto.id - Menanggapi isu pembelian senjata impor, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto akan memastikan persoalan tersebut selesai. Wiranto juga meminta masyarakat tetap tenang dan tak membuat gaduh terkait isu impor senjata.
Mantan Panglima TNI itu menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Ia menilai hal tersebut hanya masalah komunikasi yang belum tuntas.
“Tenangkan masyarakat kutip apa yang saya sampaikan jangan sampai dikurangi dan ditambah bahwa kita akan melakukan rapat koordinasi sesuai dengan instruksi presiden untuk membuat semuanya menjadi terang benderang dan tidak ada salah menyalahkan dan tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir apalagi ketakutan, karena memang kita tidak perlu takutkan karena memang hanya masalah komunikasi yang belum tuntas,” jelasnya menjelang rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta, Selasa (3/10/2017) seperti dikutip Antara.
Hari ini Wiranto menggelar rapat koordinasi yang membahas terkait Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia berujar bahwa rapat terkait isu senjata impor akan terlaksana apabila semua pihak dapat hadir.
“Jadi tunggu aja. Saya akan rapat bersama-sama instansi terkait, para menteri yang terkait. Saya rapat seperempat jam juga selesai. Tapi belum hari ini karena yang lain masih ada halangan. Tunggu. Tadinya hari ini tapi masih ada yang di luar kota, gladi bersih di Cilegon. Ya tidak bisa. Kalau ada yang tidak hadir nanti kamu ribut lagi, bukan saya yang ribut,” ujarnya.
Selain itu, politisi berusia 70 tahun tersebut meminta kepada semua pihak agar bersabar dan tidak membuat gaduh. Ia yakin jika rapat koordinasi dilaksanakan, masalah ini pasti akan selesai dengan mudah.
“Sudah tunggu saja. Saya akan rapat dulu koordinasi itu gampang sekali diselesaikan. Kalau kita tidak gaduh juga selesai kita tenang dan tidak emosi kita tunduk pada aturan yang kita sepakati bersama. Kalau ada yang keliru kita betulkan. Yang saya jamin jangan dan tidak mengganggu keamanan nasional. Karena yang memasukkan senjata bukan institusi yang liat bukan, tapi institusi negara, lalu dananya juga bukan dari money loundring tapi dana dari pemerintah. Peruntukannya juga untuk masalah keamanan negara,” beber Wiranto.
Pada rapat koordinasi tentang Badan Siber dan Sandi Nasional yang digelar hari ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
Isu terkait senjata impor yang masuk ke Indonesia diketahui berawal dari masuknya senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk lengkap dengan 5.932 butir peluru di bandara Soekarno Hatta, Jumat (29/9/2017) malam.
Hingga kini senjata tersebut masih berada di Gudang Kargo Bandara Soekarno Hatta. Sementara itu, Polri telah mengakui senjata impor tersebut adalah miliknya.
Polri mengatakan senjata itu dibawa dengan maskapai Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas Senjata. Pembelian senjata dikatakan Polri telah melewati berbagai mekanisme lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan senjata tersebut sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Beberapa hari sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya khususnya perihal pernyataannya mengenai impor 5.000 senjata api ilegal.
Meski begitu, Polri tetap membantah senjata tersebut ilegal lantaran telah melalui proses pengimporan sebanyak tiga kali yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
