Indeks Menkopolhukam

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan melakukan pertemuan besar untuk membahas masalah HAM.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut hadir dalam rakorsus tingkat menteri.

"Sudah nanti saja ya. Masalah begini kan ga bisa saya ekspose. Kalau sudah selesai baru kami ekspos. Ya kalau sudah ada yang terbunuh ya urgent," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pertemuannya dengan SBY hari ini hanya membahas kondisi keamanan jelang Pemilu 2019.

Wiranto mempertimbangkan kegaduhan politik apabila KPK menangkap salah satu pasang calon yang menjadi tersangka korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan lembaganya tidak punya masalah dengan pemerintah terkait permintaan penundaan penindakan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018.

Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dalam proses pilkada justru membuat masyarakat jeli memilih pemimpin.

Wiranto menyatakan permintaan agar KPK menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 sebagai tersangka hanya bersifat imbauan dan tidak memaksa.

KPU tidak ingin mencampuri urusan proses hukum terhadap calon kepala daerah di KPK. Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi, menurut KPU, tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2018.

Wiranto mengatakan Rakorsus tentang Pilkada 2018 pada hari ini digelar untuk memastikan persiapan penyelenggaraan pemilihan berlangsung tanpa masalah.

Pollycarpus adalah mantan terpidana dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Menurut Menko Polhukam Wiranto, konflik sosial yang terjadi saat pilkada maupun pemilu, disebabkan oleh beberapa faktor dari masyarakat sendiri. 

Wiranto mengimbau kepada para calon kepala daerah agar tidak melakukan kampanye dengan isu SARA atau isu hoaks sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam negeri.

Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat akan bekerja sama menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

Wiranto menyebutkan empat ancaman tersebut diantaranya politik identitas, kampanye hitam, pembunuhan karakter, dan politik uang.

Finalisasi penerbitan e-KTP untuk aliran kepercayaan masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto

Alasan penundaan terutama terkait dengan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor tersebut.