Indeks Menkopolhukam

Saat mendapat kabar cucunya meninggal, Wiranto diketahui sedang berada di Singapura mendampingi Presiden Jokowi.

Eggi Sudjana menyatakan bahwa ia kecewa dengan Presiden Jokowi karena tidak merespons soal Aksi Bela Tauhid Jilid II. 

Awit menyatakan perwakilan massa aksi bela tauhid sudah menyampaikan 5 tuntutan mereka kepada Wiranto.

Wiranto akan mempertemukan dengan ormas Islam, menteri agama, dan sejumlah pihak untuk membahas mengenai pembakaran bendera.

Pertemuan antara Wiranto dan perwakilan aksi bela tauhid berlangsung di Kemenkopolhukam.

Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara telah disampaikan oleh Menkopolhukam kepada kementerian dan lembaga terkait.

Jumlah warga Palu dan sekitarnya yang sudah dievakuasi mencapai 59.450 dan tersebar di 109 titik.

Pemerintah tingkat pusat berkoordinasi dengan tingkat daerah agar tidak terjadi salah komunikasi dan mampu mengantisipasi kerawanan di lapangan.

Wiranto mengizinkan tamu undangan dari delegasi sejumlah negara pulang kembali ke negara masing-masing.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Kalau lihat dari yang bicara saja itu kan kami sendiri di KontraS melihatnya tidak yakin bahwa Pak Menkopolhukam ingin menyelesaikan HAM di masa lalu,” tegas Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Wiranto mengatakan, pemerintah akan melakukan pertemuan besar untuk membahas masalah HAM.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut hadir dalam rakorsus tingkat menteri.

"Sudah nanti saja ya. Masalah begini kan ga bisa saya ekspose. Kalau sudah selesai baru kami ekspos. Ya kalau sudah ada yang terbunuh ya urgent," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, pertemuannya dengan SBY hari ini hanya membahas kondisi keamanan jelang Pemilu 2019.

Wiranto mempertimbangkan kegaduhan politik apabila KPK menangkap salah satu pasang calon yang menjadi tersangka korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan lembaganya tidak punya masalah dengan pemerintah terkait permintaan penundaan penindakan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018.

Penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dalam proses pilkada justru membuat masyarakat jeli memilih pemimpin.

Wiranto menyatakan permintaan agar KPK menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 sebagai tersangka hanya bersifat imbauan dan tidak memaksa.