Indeks Menkopolhukam

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan klaim penyebar hoaks bisa ditindak dengan UU Terorisme menunjukkan Wiranto panik karena tingginya angka golput di Pemilu 2019.

Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan ada lebih dari 500 ribu pasukan yang tergabung dalam TNI dan Polri tersebar di seluruh Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar perihal pengadangan yang dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 ataupun paslon nomor urut 02.

Menkopolhukam Wiranto akan memimpin rapat koordinasi khusus untuk persiapan menjaga keamanan pada kampanye terbuka yang dimulai pada 24 Maret 2019.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Menkopolhukam Wiranto menolak berkomentar lanjut terkait tantangan sumpah pocong kepada mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen dan Prabowo Subianto tentang dirinya yang tak terlibat dalam kerusuhan 1998.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemetaan indeks kerawanan pemilu penting untuk mengatasi potensi kerawanan dalam waktu enam bulan ke depan.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia akan segera mempercepat pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tahun ini.

Menkopolhukam Wiranto menilai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdampak pada peningkatan ekonomi baru suatu daerah.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembangunan di daerah perbatasan memiliki nilai strategis untuk negara.

Terkait pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir tak matang, sehingga menimbulkan pro-kontra di kalangan internal kabinet.

“Tentunya [pembebasan Ba'asyir] masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila NKRI hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto.

"Kami berpendapat bahwa pernyataan Kapolda Riau dan Menkopolhukam Wiranto tidak mencerimankan fakta yang sesungguhnya," kata Hinca. 

Wiranto menilai, para aktivis HAM harus adil dalam melihat kasus penembakan di Nduga, Papua.

Menurut Wiranto TPN-OPN sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara.

Wiranto menilai, orang-orang yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia adalah orang-orang yang tersesat dan tidak memiliki kesadaran. 

"Banyak masyarakat terkejut, media sosial ramai membincangkan tentang mereka. Ada yang senang dan ada pula yang mencerca dengan prasangka," kata Wiranto.