tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan aparat keamanan dan Bawaslu telah memetakan indeks kerawanan pemilu sehingga potensi kerawanan itu bisa diatasi lebih dini.
“Ini semua sudah dipetakan, ada waktu enam bulan untuk aparat menetralisasi kerawanan itu,” ujar Wiranto dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Dengan pemetaan kerawanan itu, menurut Wiranto, diharapkan saat hari pencoblosan sudah tidak ada gangguan dan ancaman.
Wiranto juga menyebutkan prajurit TNI dan Polri harus bersinergi dengan pejabat daerah dan pemangku kepentingan lain demi mewujudkan keberhasilan Pemilu 2019.
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan rapat antara TNI dan Polri ini untuk menyamakan visi dan misi aparat keamanan dalam rangkaian pemilu.
“Kami menyamakan visi misi, persepsi cara bertindak dalam rangka pengamanan pemilu serta menegaskan TNI dan Polri bersikap netral dalam pemilu,” ujar dia.
Meski TNI dan Polri terpisah menjadi dua instansi yang berwenang karena masa reformasi, namun hingga sekarang kedua pihak itu tetap harus bersinergi dalam proses pengamanan pemilu.
“Kalau dulu aparat mendukung single majority, kebijakan pemerintah di era orde baru, namun di era sekarang hal itu tidak terjadi lagi. Sebab kami netral dalam penyelenggaraan pemilu dan menjamin pelaksanaan reformasi dan demokrasi di Indonesia,” tegas Dedi.
Menkopolhukam Wiranto mengatakan prajurit TNI dan Polri harus bersinergi dengan pejabat daerah dan pemangku kepentingan lain demi mewujudkan keberhasilan Pemilu 2019.
“Saya tekankan kepada prajurit dan seluruh pejabat daerah untuk bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum [KPU], Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu], partai politik dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berjalan lancar, tertib dan aman,” ujarnya.
Dalam pemilu mendatang, Wiranto juga mengimbau rakyat Indonesia dapat memilih anggota legislatif dan eksekutif yang berkualitas, kompeten dan latar belakang kepemimpinan yang jelas.
“Sehingga masyarakat bisa memastikan lima tahun ke depan dapat berkesinambungan menjadikan Indonesia negara yang maju,” ucap Wiranto.
Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki rekam jejak yang jelas pada Pemilu 2019.
Editor: Maya Saputri
