tirto.id - Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Jaya Kolonel Infanteri Kristomei Sianturi mengatakan dalam mengamankan rangkaian Pileg dan Pilpres 2019, jajarannya menunggu permintaan tenaga bantuan dari Polri.
Jumlah personel TNI yang dilibatkan tergantung permintaan. Setelah anggota memetakan kerawanan dan berkoordinasi dengan kepolisian, maka dapat ditentukan jumlah personel TNI yang akan diturunkan dalam pengamanan.
“Tiap masing-masing wilayah ada Polisi Daerah, jika ada permintaan tenaga bantuan, akan berkoordinasi dengan TNI. Jumlah personel yang diturunkan berbeda-beda,” ujar dia ketika dihubungi Tirto, Kamis (27/9/2018).
Menurut Kristomei, ancaman dan kerawanan tiap daerah berbeda-beda, TNI menunggu permintaan pembantuan dari Polri. Artinya Polri tetap terdepan melakukan pengamanan, TNI akan membantu.
Tidak hanya menunggu permintaan dari Polri, tambah Kristomei, TNI juga menyiagakan kesatuan teritorial guna pencegahan dini dari kerawanan.
Juga pemetaan titik kerawanan sudah dilakukan sejak lama. “Bahkan sebelum Pilkada sudah kita petakan semua,” ujar mantan Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad ini.
Diketahui, provinsi Papua Barat menempati urutan pertama IKP yakni 52.83. Disusul Daerah Istimewa Yogyakarta (52.14), Sumatera Barat (51.21), Sulawesi Tenggara (50.86), dan Aceh (50.59). Angka tersebut berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Pemilu.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
