Indeks Menkopolhukam

Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.

Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi

Sandi menilai, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang murah.

Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.

Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.

Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan, jumlah kekuatan prajurit TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 sekitar 400 ribu personel.

Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan klaim penyebar hoaks bisa ditindak dengan UU Terorisme menunjukkan Wiranto panik karena tingginya angka golput di Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto menjelaskan ada lebih dari 500 ribu pasukan yang tergabung dalam TNI dan Polri tersebar di seluruh Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar perihal pengadangan yang dilakukan massa pendukung paslon nomor urut 01 ataupun paslon nomor urut 02.

Menkopolhukam Wiranto akan memimpin rapat koordinasi khusus untuk persiapan menjaga keamanan pada kampanye terbuka yang dimulai pada 24 Maret 2019.

Sumpah pocong tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998.

Menkopolhukam Wiranto menolak berkomentar lanjut terkait tantangan sumpah pocong kepada mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen dan Prabowo Subianto tentang dirinya yang tak terlibat dalam kerusuhan 1998.