Indeks Menkopolhukam

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, pemerintah akan mengurangi share dari proyek peswat tempur KFX dan IF-X karena ada kebijakan infrastruktur dan pembangunan SDM Presiden Jokowi.

Menkopolhukam Wiranto menilai perlu dibuat sebuah Lapas yang terletak di pulau-pulau terpencil, karena lapas yang ada saat ini kelebihan kapasitas.

Elsam mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar hukum dan ruang-ruang privat saat pembatasan medsos dan pengawasan grup whatsapp.

Wiranto mengatakan bahwa akan ada langkah tegas bagi siapa pun yang masih mencoba melakukan referendum.

Menkopolhukam Wiranto mengungkap ada sejumlah rencana kejahatan dalam demonstrasi 22 Mei 2019 mulai dari penjarahan hingga rencana pembunuhan.

"Pengumpulan massa besar gagal karena penyekatan dan imbauan dari unsur pimpinan di daerah cukup efektif," kata Wiranto terkait aksi 21-22 Mei 2019

Wiranto menduga penggerak kerusuhan di aksi 21-22 Mei menargetkan korban jiwa untuk menyulut kemarahan massa sehingga mau menduduki gedung Bawaslu, KPU, DPR dan Istana.  

Menurut JK, Tim Hukum Nasional tidak bisa mengambil tindakan melainkan hanya sebagai pemantau.

Komisi III mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Wiranto membubarkan tim yang mengkaji ucapan-ucapan tokoh. 

Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.

"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.

Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi

Sandi menilai, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang murah.

Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.

Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.

Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.

Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan, jumlah kekuatan prajurit TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 sekitar 400 ribu personel.