Indeks Menkopolhukam
Wiranto: Referendum Dalam Hukum Positif di Indonesia Sudah Tak Ada
Wiranto mengatakan bahwa akan ada langkah tegas bagi siapa pun yang masih mencoba melakukan referendum.
Wiranto: Aksi 22 Mei Ada Upaya Rencanakan Penjarahan dan Pembunuhan
Menkopolhukam Wiranto mengungkap ada sejumlah rencana kejahatan dalam demonstrasi 22 Mei 2019 mulai dari penjarahan hingga rencana pembunuhan.
Wiranto Anggap Pengumpulan Massa Aksi 21-22 Mei 2019 Gagal
"Pengumpulan massa besar gagal karena penyekatan dan imbauan dari unsur pimpinan di daerah cukup efektif," kata Wiranto terkait aksi 21-22 Mei 2019
Wiranto Duga Perusuh 22 Mei Targetkan Martir untuk Gulingkan Jokowi
Wiranto menduga penggerak kerusuhan di aksi 21-22 Mei menargetkan korban jiwa untuk menyulut kemarahan massa sehingga mau menduduki gedung Bawaslu, KPU, DPR dan Istana.
Jusuf Kalla: Tim Hukum Nasional Tidak Seperti Kopkamtib Era Orba
Menurut JK, Tim Hukum Nasional tidak bisa mengambil tindakan melainkan hanya sebagai pemantau.
Komisi III Desak Jokowi Perintahkan Wiranto Bubarkan Tim Asistensi
Komisi III mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Wiranto membubarkan tim yang mengkaji ucapan-ucapan tokoh.
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kinerja Menkopolhukam Wiranto
Anam menyinggung sejumlah kinerja Wiranto yang perlu dievaluasi serius Jokowi, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Polri Tanggapi Wacana Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional
Wiranto mengatakan Tim Hukum Nasional akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu.
OSO Dukung Wiranto Bikin Tim Hukum Nasional
"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.
Respons Fadli Zon Soal Rencana Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional
Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi
Soal Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Sandi: Itu Kemunduran
Sandi menilai, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok yang murah.
Wiranto: Yang Bilang 70 Persen TNI Dipengaruhi, Debat Sama Saya
Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.
Wiranto Sebut akan Tutup Media Sosial yang Bantu Pelanggaraan Hukum
Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.
Wiranto Sebut Tindak Tegas Pihak Luar Negeri yang Hasut Masyarakat
Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.
Wiranto Sebut Aparat Siap Amankan Daerah Rawan Saat Pemilu 2019
Wiranto menyatakan, aparat keamanan TNI-Polri sudah siap mengamankan daerah yang rawan saat Pemilu 2019, termasuk daerah Papua.
Rakornas Pemilu 2019, Wiranto: Ini Terakhir Koordinasi Pengamanan
Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, kemungkinan menjadi pertemuan terakhir antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara dalam membahas Pemilu 2019.
453.133 Personel Gabungan Siap Amankan Pemilu 2019
Menkopolhukam Wiranto mengatakan, jumlah kekuatan prajurit TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 sekitar 400 ribu personel.
Tanggapan Polri Soal Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme
Polri memberi tanggapan perihal pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.
Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, BPN: UU ITE Saja Sudah Berat
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.
UU Terorisme untuk Penyebar Hoaks, Komisi I DPR RI: Itu Berlebihan
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.