tirto.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam), Wiranto mewakili pemerintah menerima perwakilan massa dari Aksi Bela Tauhid yang berlangsung Jumat (2/11/2018) siang hingga sore ini.
Sepuluh orang perwakilan massa tersebut menyampaikan beberapa keinginan dan harapan serta tuntutan kepada pemerintah tentang kasus pembakaran bendera.
"Dengan semangat kebersamaan, semangat ukuwah islamiyah kami membincangkan. Masing-masing menyampaikan argumentasi tentang pendapatnya soal ini [pembakaran bendera], sehingga sudah terjadi satu hal yang kita memahami bersama," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat (2/11/2018).
Wiranto menyebut ia akan menyampaikan pertemuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga akan menginisiasi pertemuan antar-umat Islam, antar-ormas Uslam yang mempunyai kepedulian masalah kebangsaan, terutama masalah pembakaran bendera.
"Karena tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Tidak bisa diselesaikan satu kelompok menjustifikasi, merasa benar, tidak bisa. Ini masalah umat Islam, yang harus diselesaikan oleh umat Islam. Dan umat Islam diwakili para pimpinan ormas yang nanti saya fasilitasi untuk kita bincangkan," terangnya.
Selain ormas, pihaknya akan mengundang beberapa pihak dari pemerintahan dan aparat keamanan, meliputi menteri agama, menteri hukum dan HAM, serta kepolisian.
"Tentu tuntutan mereka perlu saya bincangkan dengan segenap pemangku kepentingan, yang menyangkut masalah pembakaran bendera itu," ujarnya.
"Ini masalah kita, masalah kebangsaan. Masalahnya memang terjadi di satu kecamatan, tapi kalau kita tidak hati-hati akan merugikan kita sebagai bangsa," tambahnya.
Kemudian, hal-hal yang sekarang ini belum terselesaikan, ia imbau untuk tidak diperbesar dahulu.
"Intinya bahwa kami [hari ini] melakukan satu perbincangan yang sangat baik dengan penuh kekeluargaan, tanggung jawab. Bahwa ini tanggung jawab kita bersama untuk kita bagaimana merawat membina umat Islam agar selalu dalam suasana damai, suasana tenang," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan ini jangan sampai menjadi pemicu bangsa terpecah yang merugikan kepentingan bersama.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
