tirto.id - Sejumlah menteri menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri tentang penanganan tindak pidana terorisme di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan HAM, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).
Dari pantauan Tirto di lokasi, rapat ini dimulai sekitar pukul 13.40 WIB secara tertutup dengan dipimpin Menkopolhukam, Wiranto. Tampak hadir dalam rapat ini Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, Mensos Idrus Marham, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara.
Tampak hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sesjen Wantannas Mayjen TNI Doni Monardo, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono, dan Dirjen PAS Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami.
Akan tetapi belum ada keterangan resmi dari sejumlah pejabat yang hadir tersebut terkait rincian pembahasan rapat kali ini. Menkominfo, Rudiantara menyatakan baru bersedia memberikan keterangan setelah rapat rampung.
"Dari yang datang sudah tahu kan arahnya. Nanti aja ya kalau sudah selesai," kata Rudiantara.
Sejumlah aksi teror terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Minggu 13 Mei lalu, tiga gereja di Surabaya di bom dan menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Kemudian disusul ledakan di Rusun Wonocolo lantai 5 Blok B belakang Polsek Taman Sepanjang.
Bom juga meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Mapolda Riau turut jadi sasaran kelompok teror. Mereka menyerang polisi menggunakan senjata tajam dan menyebabkan beberapa korban berjatuhan, baik dari pihak Polri ataupun pelaku teror.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan akan menerbitkan Perppu bila pembahasan revisi UU Antiterorisme belum rampung pada Juni 2018 atau pada akhir masa sidang DPR RI.
Pernyataan Jokowi itu segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam Wiranto beserta fraksi pendukung pemerintah di DPR. Mereka berkumpul dan menyepakati beberapa hal, di antaranya mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme dan tidak ingin Perppu menjadi solusi penyelesaian masalah terorisme.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertarik dengan penghidupan kembali Koopssusgab TNI untuk menangani terorisme. Usulan ini muncul setelah maraknya kejadian aksi terorisme di Indonesia.
"Saya laporan kepada Presiden kemarin beliau tertarik. Nanti kita akan bicara dengan Panglima (TNI)," ujar Moeldoko di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 16 Mei 2018.
Koopssusgab merupakan pasukan gabungan antiteror TNI yang berasal dari Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU. Pasukan khusus dari tiga matra tersebut diresmikan pada Juni 2015 oleh Moeldoko ketika menjabat sebagai Panglima TNI.
Namun, menurut Moeldoko, Koopssusgab dibekukan ketika dirinya tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI. "Sepertinya dibekukan," jelas dia.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
