tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa optimal untuk persiapan Pemilu 2019.
“Dalam rangka perencanaan pileg dan pilpres dapat terselenggara dengan aman, sukses dan bermartabat, kami melakukan perbincangan hingga tuntas. Kami meyakinkan agar tingkat pusat dan daerah berkomunikasi hingga tuntas,” kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Penuntasan komunikasi yang ia maksud yakni pemerintah tingkat pusat berkoordinasi dengan tingkat daerah (provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan hingga RT-RW), agar tidak terjadi salah komunikasi dan mampu mengantisipasi kerawanan di lapangan, sehingga berdampak pada kesuksesan pemilu.
Dalam rapat koordinasi, Wiranto menyatakan pemerintah akan berkoordinasi bersama TNI-Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Wiranto mengaku pemilu mendatang lebih kompleks karena dilakukan serentak dan diikuti oleh banyak kontestan.
“Selain dua pasangan calon, partai politik sebagian kontestan ingin eksis dengan mendapatkan ambang batas presiden sebanyak empat persen, begitu juga dengan caleg. Sehingga banyak aktivitas yang harus diamankan,” terang dia.
Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan ini juga mengatakan perlu ada sinergi antara tingkat pusat dan daerah untuk mengenali masalah yang ada di daerah.
“Karakteristik masalah di tiap daerah berbeda, pemangku kepentingan perlu mengenali dan memahami tugas dan masalah yang muncul. Bahkan harus mencari jalan keluar,” ujar Wiranto.
Selain itu, dia menegaskan prinsip pencegahan lebih didahului daripada aksi mengatasi usai timbul masalah, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Wiranto mengimbau seluruh masyarakat bersama-sama bertanggung jawab untuk menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia.
“Pemilu milik kita bersama. Keberhasilan pemilu merupakan kebanggaan bangsa,” kata dia.
Diketahui, KPU menyatakan ada 473 kabupaten/kota yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Dari ratusan daerah itu tercatat ada 171.822.431 warga masuk DPT.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dipna Videlia Putsanra
