Kritik Fadli Zon untuk Gatot Nurmantyo Soal 5.000 Senjata

tirto.id - Pimpinan DPR mengingatkan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo berhati-hati saat menyampaikan informasi kepada publik. Sebelum berbicara, seharusnya Gatot memastikan bahwa informasi itu benar-benar akurat.

“Bukan hanya sekadar bicara,” kata Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/9).

Pernyataan Gatot tentang adanya institusi non-TNI/Polri yang berusaha menyelundupkan 5.000 senjata ke Tanah Air tak bisa dianggap sepele. Sebab hal itu menyangkut keamanan negara. Fadli meminta Gatot mengklarifikasi pernyataannya itu.

“Angka 5.000 senjata itu signifikan. Kalau panglima TNI berbicara seperti itu harusnya ada data pendukung yang kuat,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Klarifikasi Gatot penting karena Menkopolhukam Wiranto sudah menyatakan informasi pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Gatot berasal dari kesalahan komunikasi (miskomunikasi). Menurut Fadli, penting bagi Gatot mendudukan kembali persoalan yang sebenarnya sesuai informasi yang ia ketahui.

“Jangan sampai ada spekulasi macam-macam,” ujarnya.

Baca juga:

• Usaha Pembelian 5.000 Pucuk Senjata Ilegal Harus Dihentikan
• Panglima TNI Harus Klarifikasi Isu 5 Ribu Senjata Ilegal
• Komisi III Meragukan Akurasi Pernyataan Panglima TNI
• Polri: Pernyataan Panglima TNI Tak Perlu Dipermasalahkan
• Pernyataan Gatot Nurmantyo Dianggap Langgar Undang-Undang

Fadli menilai pernyataan Gatot tidak bernuansa politis. Menurutnya apa yang disampaikan Gatot masih dalam konteks tugas pokok dan fungsi sebagai panglima TNI. “Kan tidak berbicara tentang politik, panglima TNi saya lihat tidak ngurusin Pilkada, Pemilu, dan pPilpres,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyindir Gatot agar lebih tahu diri dalam membuat pernyataan politis dan meraih ambisi politik. Sebab saat ini Gatot masih menjabat sebagai tentara aktif.

“Ketika saya mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR saya mundur beberapa tahun sebelum masa saya habis. Yah welcome (silahkan) saja (punya ambisi politik) tapi kalau masih dinas berkampanye tidak pas,” papar politikus PDI Perjuangan ini.

Hasanuddin khawatir Gatot tidak memiliki data akurat soal (hoax) pembelian 5.000 senjata yang ia sampaikan di hadapan para purnawirawan TNI. Ia mengatakan harusnya Gatot mengecek informasi soal pembelian senjata kepada pimpinan institusi yang bersangkutan. Selain itu, Gatot juga bisa menyampaikan informasi yang dimiliki kepada menkopolhukam dan presiden.

Berbeda dengan Hasanuddin anggota Komisi I Fraksi Nasdem Supiadin Aries menilai pernyataan Gatot tidak bermuatan politis. Ia percaya Gatot memiliki dasar dalam menyampaikan informasi tersebut. “Menurut saya dasar ini yang harus diklarifikasi oleh panglima," kata Supiadin.

Pada Jumat (22/9), saat acara silaturahmi bersama sejumlah purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Gatot mengaku menerima informasi bahwa ada institusi selain TNI dan Polri berencana membeli 5.000 senjata api. Menurut dia, rencana pembelian itu dilakukan institusi yang tidak berwenang memiliki senjata api itu dan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Namun, Gatot tidak mengungkapkan detail nama institusi itu hingga akhirnya Menkopolhukam Wiranto menyatakan pernyataan Gatot karena adanya miskomunikasi. Namun, atas pernyataan Wiranto, pihak Gatot enggan memberi tanggapan.

"Saya tidak pernah 'press release' (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Gatot, Minggu (24/9) seperti dikutip dari Antara.