tirto.id - Mabes Polri enggan menanggapi serius pernyataan kontroversial Panglima TNI Gatot Nurmantyo baru-baru ini mengenai isu persenjataan.
Pernyataan itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi bareng sejumlah purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, pada Jumat lalu (22/9/2017). Baik Gatot maupun Mabes TNI belum memberikan klarifikasi ke publik soal pernyataan itu. Tapi, informasi ini sudah terlanjur menyebar ke sejumlah media dan rekaman suara pernyataan Gatot beredar di internet.
Di forum itu, Gatot tidak hanya menyebut ada institusi negara berencana membeli 5000 pucuk senjata api ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dia juga menyatakan akan “menyerbu” kepolisian apabila memiliki senjata yang bisa menembak tank, pesawat dan kapal.
Menurut Kepala Bidang Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, Polri tidak merasa terancam dengan kalimat Gatot yang menyatakan TNI siap “menyerbu” kepolisian bila memiliki persenjataan di luar kewenangannya tersebut.
Setyo menambahkan pernyataan Gatot itu juga tidak pelu dibesar-besarkan. Karena itu, dia enggan menanggapinya. “Nggak ada tanggapan soal itu,” kata Setyo saat dihubungi Tirto pada Minggu (24/9/2017).
Dia menilai pernyataan Panglima Gatot itu tidak perlu ditanggapi secara serius oleh Polri. “Nggak usah dipermasalahkan lah hal seperti itu,” kata Setyo.
Sebaliknya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengkritik pernyataan Panglima Gatot tersebut.
Menurut Rachland, kalimat dari Panglima Gatot soal siap “menyerbu” kepolisian itu bisa memicu dampak politik serius. Dia berpendapat Panglima TNI tidak punya kewenangan mengambil kebijakan “menyerbu” Polri tanpa persetujuan Presiden.
“Dia tidak boleh mengeluarkan ancaman demikian karena seharusnya ia sadar dan patuh bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI bukan kewenangannya (harus dengan izin presiden),” kata Rachland dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Tirto pada hari ini.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
