Menuju konten utama

Panglima TNI Harus Klarifikasi Isu 5 Ribu Senjata Ilegal

Komisi III DPR RI mendesak Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan klarifikasi soal pernyataannya mengenai kabar rencana pembelian 5 ribu senjata ilegal.

Panglima TNI Harus Klarifikasi Isu 5 Ribu Senjata Ilegal
(Ilustrasi) Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana.

tirto.id - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini kembali menarik perhatian publik. Saat acara silaturahmi bersama sejumlah purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Gatot mengaku menerima informasi bahwa ada institusi selain TNI dan Polri berencana membeli 5000 senjata api.

Menurut dia, rencana pembelian dari institusi, yang tidak berwenang memiliki senjata api itu, mencatut nama Presiden Joko Widodo. Tapi, Gatot tidak mengungkapkan detail nama institusi itu saat mengeluarkan pernyataan ini dalam acara pada Jumat (22/9/2017) tersebut.

“Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer,” kata Gatot di forum itu. “Memakai nama Presiden. Seolah-olah dari Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1, tidak akan saya sampaikan di sini.”

Acara silraturahmi itu dihadiri oleh sejumlah prunawirawan senior TNI. Tercatat, Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno, dan mantan Menko Polhukam Agum Gumelar hadir di acara itu.

Gatot maupun Mabes TNI belum memberikan pernyataan resmi mengenai informasi ini kepada media. Tapi, pernyataan Gatot tersebut sudah tersebar di sejumlah media. Rekaman suara pernyataan dia mengenai isu ini juga bertebaran di internet.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Desmond Junaedi Mahesa, menilai pernyataan Gatot tersebut bisa menjadi peringatan bagi pemerintah.

Tapi, dia mengingatkan agar Panglima Gatot tidak melempar ‘bola panas’ yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut dia, Gatot harus segera mengklarifikasi pernyataannya itu ke publik dan memastikan bahwa sumbernya valid.

“Isu pembelian senjata ini sensitif. Ini digunakan untuk siapa,” kata Desmond saat dihubungi Tirto pada Minggu (24/9/2017).

Menurut Desmond, informasi ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Apalagi, Panglima Gatot juga belum menjelaskan tujuan pembelian dan penggunaan senjata itu.

Dia juga mengingatkan bahwa informasi dari Panglima TNI tentu harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurutnya, Gatot tidak harus mengumbar informasi yang setengah-setengah. Harus ada bukti kuat yang mendukung pernyataannya tersebut.

Desmond menambahkan, “Senjata ini diperuntuk untuk apa? Panglima TNI melakukan statement bahwa ada senjata yang akan beredar di negeri ini yang akan ditujukan untuk membunuh warga sipil?”

Baca juga artikel terkait PANGLIMA TNI atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Hukum
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom