tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap konflik sosial saat pilkada dan pemilu bisa muncul lantaran menguatnya politik identitas.
Menurutnya, konflik bisa muncul karena faktor internal atau eksternal masyarakat. Untuk menangkal pemicu dari luar, aparat keamanan bisa diandalkan.
"Tapi dari internal pasti muncul karena politik identitas yang membedakan suku sana dan sini, partai sana dan sini, pihak sana dan sini. Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes kompetensi," kata Wiranto di Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Jelang Pemilu dan Pilkada, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Wiranto berkata, menguatnya penggunaan identitas sebagai cara mendapat kekuasaan berdampak pada banyak terjadinya kampanye hitam atau ujaran kebencian. Hal-hal itu kerap memicu konflik horizontal.
Gesekan di masyarakat juga bisa timbul karena politik uang. Untuk menangkal terjadinya berbagai konflik, Menteri dari Hanura itu meminta pemerintah daerah bertanggungjawab atas semua hal yang terjadi di wilayahnya.
"Kalau pimpinan daerah bersatu padu maka kumpulan daerah aman, membuat Indonesia aman," ujar Wiranto.
Ia juga meminta masyarakat tak membeda-bedakan identitas setiap kandidat di pilkada atau pemilu. Menurutnya, pemilih harus menentukan pemimpinnya berdasarkan kompetensi bukan asal usulnya
"Politik identitas itu jangan membeda-bedakan bahwa calon bupati ini bukan putra daerah, ada keturunan suku ini," kata Wiranto.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yandri Daniel Damaledo
