Pemerintah Antisipasi Kerawanan Pemilu di Papua

tirto.id - Menjelang gelaran pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, pemerintah telah melakukan pemetaan kerawanan pesta demokrasi, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan adalah menyempurnakan sistem noken.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto usai memberikan pembekalan dalam Pemantapan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Aparat Pemerintah dan Aparat Teritorial Daerah di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

“Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu,” kata Wiranto dikutip Antara.

Wiranto mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralisir jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Salah satu insiden pasca-pilkada terakhir adalah konflik usai Pilkada Kabupaten Tolikara, yang berimbas pada demo perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dan pemalangan wilayah oleh kelompok pendukung pasangan yang kalah.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Polisi Boy Rafli Amar mendukung upaya pembentukan tim mediasi yang akan dibentuk Pemprov Papua untuk menangani konflik yang terjadi pascapilkada di beberapa daerah di sana.

“Kami mendukung rencana pembentukan tim mediasi dan berharap agar semua pihak dilibatkan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga konflik yang terjadi tidak hanya ditangani polisi dan dibantu TNI,” kata Boy, pada Selasa (17/10/2017).

Selama ini berbagai konflik yang terjadi di Papua, termasuk konflik pascapilkada hanya ditangani aparat keamanan sehingga dengan dibentuknya tim mediasi maka penanganannya dapat dilakukan tim tersebut.

Boy menyatakan, tim mediasi diharapkan dapat segera dibentuk sehingga dapat menangani masalah yang terjadi seperti kasus pemalangan di Tolikara dimana masyarakat sampai saat ini masih melakukan pemalangan di ruas jalan yang melintasi Distrik Minage.