Menuju konten utama

Pembebasan Sandera Lewat Militer Bukan Prioritas

Upaya pembebasan sandera dengan operasi militer masih dikesampingkan karena menyangkut masalah konstitusi dari negara lain. Meski demikian, Menko Polhukam menegaskan pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan.

Pembebasan Sandera Lewat Militer Bukan Prioritas
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Antara Foto/Maulana Surya.

tirto.id - Terkait pembebasan sepuluh WNI dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa operasi militer belum menjadi prioritas.

"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami dikesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi dari negara lain, yang tentu harus kita hormati," kata Luhut usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Luhut mengungkapkan, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena prosesnya sedang berjalan.

“Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan menyangkut penyanderaan karena ini bukan kasus pertama," kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya, termasuk operasi militer jika dibutuhkan dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Filipina.

"Presiden sudah menelepon Presiden Filipina dan menulis surat. Saya kira itu langkah-langkah yang sudah dilakukan dan Presiden (Rodrigo) Duterte juga sudah memberi respon. Kita lihat, 'kan butuh waktu juga, tidak bisa juga seperti membalikkan tangan," katanya.

Dia hanya mengungkap langkah-langkah pengamanan ke depan agar kasus penyanderaan WNI di perairan Filipina tidak terulang lagi.

"Bagaimana pengamanan ke depan akan kita lakukan dan sudah lapor Presiden. Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga sedang menuju akan bertemu Menhan Filipina dan Menhan Malaysia," ungkapnya.

Ketika ditanya penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terulang karena Indonesia membayar tebusan untuk pembebasan sandera, Luhut mengakui bahwa hal tersebut dimungkinkan.

"Saya tidak ingin berandai-andai soal itu, ya (itu) mungkin," katanya.

Luhut mengatakan bahwa penyanderaan ini terjadi karena salah satu faktor pengiriman batubara ke Filipina masih menggunakan kapal kecil.

"Karena itu kita lagi mikir untuk mempertimbangkan menggunakan kapal pengangkut batubara yang lebih besar sehingga itu sulit untuk dilakukan pembajakan," katanya.

Sebanyak 10 WNI saat ini disandera, tujuh WNI di antaranya disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan, pada Senin (20/6) dan tiga lainnya disandera di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu (09/07).

Baca juga artikel terkait POLITIK

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari