Indeks Masyarakat Adat

Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, selain berkomunikasi dengan masyarakat adat, dia juga melibatkan para investor untuk komunikasi dua sisi.

Def Tri Hardianto menyoroti terkatung-katungnya RUU Masyarakat Adat dan pengalamannya mengadvokasi Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada 2016, masyarakat Kutei Lubuk Kembang, Bengkulu, dirundung konflik agraria. Gigih melawan hingga hak atas tanah tradisionalnya diakui pemerintah.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai upaya para cawapres menyinggung regulasi dalam debat keempat justru menunjukkan bahwa mereka tidak paham soal itu.

Profil Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Simbolinggi, panelis debat ke-4 Pilpres 2024.

Selama 10 tahun terakhir (2014-2023), AMAN mencatat terjadi 687 kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Apa gagasan para paslon?

Pengakuan Negara atas hutan adat terbukti mampu memaksimalkan potensi serta memberi keleluasaan masyarakat adat memberdayakan alamnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berupaya untuk tetap dapat memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Pulau Pasir memang bukan bagian dari Indonesia. Namun berdasarkan perjanjian Indonesia dan Australia, nelayan diizinkan menangkap ikan di perairan sekitar.

AMAN menilai status Geopark Nasional Pegunungan Meratus (GNPM) tidak menjamin Pegunungan Meratus bebas pertambangan dan ekspansi industri ekstraktif.

Nihilnya pembahasan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan pemerintah menutup mata dari dampak eksploitasi sumber daya alam.

Per 9 Agustus 2022, ada 1.119 peta wilayah adat yang sudah teregistrasi dengan total luas 20,7 juta hektare, tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota.

Asia Justice and Rights desak pemerintah untuk mengakui, menghormati serta melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terutama perempuan.

Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Persis hari ini 14 tahun yang lalu Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan PBB. Tapi perjuangan masih jauh dari kata usai.

Tanah perusahaan kepala sawit yang izinnya dicabut, akan diserahkan ke masyarakat adat dan sebagian dijadikan hutan sosial.

Perampasan lahan adat terjadi lagi. Kini di Kinipan Kalimantan. Para pemprotes dikriminalisasi.

Masyarakat di sekitar hutan adat Pubabu, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, NTT, digusur aparat. Mereka dianiaya karena menolak.