Indeks Masyarakat Adat

Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Persis hari ini 14 tahun yang lalu Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan PBB. Tapi perjuangan masih jauh dari kata usai.

Tanah perusahaan kepala sawit yang izinnya dicabut, akan diserahkan ke masyarakat adat dan sebagian dijadikan hutan sosial.

Perampasan lahan adat terjadi lagi. Kini di Kinipan Kalimantan. Para pemprotes dikriminalisasi.

Masyarakat di sekitar hutan adat Pubabu, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, NTT, digusur aparat. Mereka dianiaya karena menolak.

"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus," kata Selan.

Enam orang peladang yang disebut Wiranto biang kerok karhutla bebas dari penjara.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah untuk duduk bersama membahas RUU Masyarakat Hukum Adat.

DPR mengatakan, mereka masih menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat yang sedang digodok pemerintah.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan negara atas hak masyarakat adat.

Aliansi Masyarakat Adat menuntut Pengadilan Negeri untuk membebaskan dua petani yakni Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita.

Suku Dayak di Kaltim selama ini terpinggirkan. Mereka meminta lahan saat ibu kota hendak dipindahkan ke 'rumah' mereka.

Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis. 

Sebuah perusahaan perkebunan tebu bernama PT MSM diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.

Rukmini adalah satu-satunya wakil masyarakat hukum adat dari Sulawesi Tengah yang akan bertarung menuju Senayan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima kunjungan Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Kecewa hak-haknya tak terpenuhi, masyarakat adat berkontestasi dalam Pileg 2019.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Kemendagri sebut banyak masyarakat adat yang belum terdaftar kewarganegaraan atau stateless karena warganya yang tidak mau mengusahakan.

Visi Misi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dinilai sama-sama memberikan perhatian minim pada masyarakat adat.