Masuk tirto.idIndeks Masyarakat Adat
Masyarakat Adat Minta Dilibatkan dalam Kelola Geopark Meratus
AMAN menilai status Geopark Nasional Pegunungan Meratus (GNPM) tidak menjamin Pegunungan Meratus bebas pertambangan dan ekspansi industri ekstraktif.
Nihilnya Isu Krisis Iklim dan Lingkungan dalam Pidato Jokowi 2022
Nihilnya pembahasan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan pemerintah menutup mata dari dampak eksploitasi sumber daya alam.
BRWA: Ada 1.119 Peta Wilayah Adat, Total Luas 20,7 Juta Hektare
Per 9 Agustus 2022, ada 1.119 peta wilayah adat yang sudah teregistrasi dengan total luas 20,7 juta hektare, tersebar di 29 provinsi dan 142 kabupaten/kota.
HIMAS 2022, Masyarakat Adat Tuntut Hak Tanah hingga Hutan Adat
Asia Justice and Rights desak pemerintah untuk mengakui, menghormati serta melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terutama perempuan.
Komnas HAM Selidiki Aduan Warga 10 Tahun Terakhir terkait PT TPL
Komnas HAM mulai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hak asasi selama 10 tahun terakhir yang diadukan masyarakat terkait PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Masyarakat Adat Menggugat Dunia
Persis hari ini 14 tahun yang lalu Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan PBB. Tapi perjuangan masih jauh dari kata usai.
"Cepat atau Lambat Kebenaran Akan Menjadi Pemenang"
Tanah perusahaan kepala sawit yang izinnya dicabut, akan diserahkan ke masyarakat adat dan sebagian dijadikan hutan sosial.
Perampasan Lahan dan Kriminalisasi Warga Adat di Kinipan Kalteng
Perampasan lahan adat terjadi lagi. Kini di Kinipan Kalimantan. Para pemprotes dikriminalisasi.
Mengurut Kasus Penggusuran & Penganiayaan Warga Adat Pubabu NTT
Masyarakat di sekitar hutan adat Pubabu, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan, NTT, digusur aparat. Mereka dianiaya karena menolak.
Anak-Anak Masyarakat Adat Pubabu Trauma Akibat Intimidasi Polisi
"Sampai sekarang anak-anak kami menangis terus," kata Selan.
Peladang yang Dituduh Wiranto Biang Karhutla, Dibebaskan Pengadilan
Enam orang peladang yang disebut Wiranto biang kerok karhutla bebas dari penjara.
AMAN Minta Pemerintah & DPR Tak Beri Stigma Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah untuk duduk bersama membahas RUU Masyarakat Hukum Adat.
DPR Tunggu Pemerintah Selesaikan DIM RUU Masyarakat Hukum Adat
DPR mengatakan, mereka masih menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat yang sedang digodok pemerintah.
AMAN Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan negara atas hak masyarakat adat.
Masyarakat Adat Tuntut PN Simalungun Bebaskan 2 Petani Sihaporas
Aliansi Masyarakat Adat menuntut Pengadilan Negeri untuk membebaskan dua petani yakni Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita.
Di Balik Permintaan Lahan 5 Hektare Suku Dayak di Ibu Kota Baru
Suku Dayak di Kaltim selama ini terpinggirkan. Mereka meminta lahan saat ibu kota hendak dipindahkan ke 'rumah' mereka.
Kompolnas Nilai Amanat UU Otsus Papua Belum Dilaksanakan Polisi
Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis.
Perusahaan Tebu Diduga Langgar HAM Masyarakat Adat di Sumba Timur
Sebuah perusahaan perkebunan tebu bernama PT MSM diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Sumba Timur.
Rukmini Paata Toheke Perjuangkan Hak Masyarakat Adat Menuju Senayan
Rukmini adalah satu-satunya wakil masyarakat hukum adat dari Sulawesi Tengah yang akan bertarung menuju Senayan.
PDIP Menerima Delegasi Adat Nusantara
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima kunjungan Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Rabu (13/2/2019).
