Indeks Masyarakat Adat

Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki e-KTP dan jauh dari Disdukcapil terdekat.

Beberapa masyarakat adat menggunakan aturan tradisional dalam melaksanakan pemilu, yang berbeda dengan hukum positif nasional.

Pengaturan soal masyarakat adat tercantum di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan

Pengaturan terkait masyarakat hukum adat telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan banyak suku yang ada di Indonesia, Presiden berharap kerukunan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dan tidak mudah terpecah karena perbedaan pilihan politik.

Semakin banyak kepala manusia yang berhasil dipenggal, semakin tinggi pula status sosial seseorang.