Indeks Masyarakat Adat

Kecewa hak-haknya tak terpenuhi, masyarakat adat berkontestasi dalam Pileg 2019.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Kemendagri sebut banyak masyarakat adat yang belum terdaftar kewarganegaraan atau stateless karena warganya yang tidak mau mengusahakan.

Visi Misi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dinilai sama-sama memberikan perhatian minim pada masyarakat adat. 

Akibat RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan, AMAN memperkirakan satu juta warga belum memiliki hak pilih di pemilu. Selain itu, banyak masyarakat adat kehilangan hak atas lahan.

AMAN mengkritik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga karena tidak menjelaskan solusi mereka untuk masalah yang dihadapi masyarakat adat saat Debat Pilpres 2019 tahap pertama. 

Eva Kusuma Sundari mengkritik Kemendagri lamban dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah RUU Masyarakat Adat. 

"Nalar lestari itu model pembangunan yang digagas oleh Pak Prabowo. Pendekatannya berwawasan lingkungan," kata Dahnil. 

Dahnil Anzar berjanji mempertemukan Prabowo Subianto dengan komunitas masyarakat adat. Dia meminta komunitas masyarakat adat menyampaikan aspirasinya kepada Prabowo.

Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki e-KTP dan jauh dari Disdukcapil terdekat.

Beberapa masyarakat adat menggunakan aturan tradisional dalam melaksanakan pemilu, yang berbeda dengan hukum positif nasional.

Pengaturan soal masyarakat adat tercantum di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan

Pengaturan terkait masyarakat hukum adat telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan banyak suku yang ada di Indonesia, Presiden berharap kerukunan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dan tidak mudah terpecah karena perbedaan pilihan politik.

Semakin banyak kepala manusia yang berhasil dipenggal, semakin tinggi pula status sosial seseorang.