tirto.id - Masyarakat adat Aliansi Mukoko, Asolokobal, Walesi, kembali menolak pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Selasa, 11 Juli 2023.
Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) Ambrosius Mulait berkata sebaiknya pemerintah menghentikan rencana pembangunan karena tanah tersebut merupakan lahan produktif warga.
"Wamendagri hentikan gunakan kekuasaan untuk membuat konflik horizontal sesama konfederasi. Pemerintah harus jelas (soal) Amdal lebih dahulu dan tahapan pelepasan tanah adat harus melibatkan pemilik hak ulayat," ujar Ambrosius kepada Tirto, Rabu (12/7/2023).
Kemarin sore masyarakat pemilik hak ulayat melakukan aksi protes dengan menutup akses jalan di kawasan Wouma, Kabupaten Jayawijaya. Mereka memprotes lantaran dugaan pencaplokan tanah, Pemerintah terkesan sengaja membangun konflik horizontal masyarakat adat.
"Jika terjadi pembunuhan siapa yang tanggung jawab? Masyarakat adat belum merestui pelepasan tanah adat, lalu Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah atas izin siapa?" lanjut Ambrosius.
Ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memeriksa atau mengawasi Wamendagri John Wempi Wetipo dan dan Pemerintah Jayawijaya.
Alasannya lantaran ada potensi korupsi alokasi dana kantor gubernur. "Secara budaya, masyarakat adat tidak akan jual tanah adat karena berpotensi pada korban nyawa. Budaya (tanah) ini sampai kini masih diwariskan orang Papua, khususnya suku Hubula," ucap dia.
Februari 2023, mahasiswa, pelajar serta masyarakat dari tiga distrik yaitu Wouma, Walesi dan Asolokobal pun menolak rencana pembangunan kantor Gubernur di Distrik Walesi
Kegiatan itu dilakukan usai kunjungan kerja Wempi Wetipo yang meninjau lokasi pembangunan, Selasa, 7 Februari. Bahkan ada dugaan penyerahan sepihak 72 hektare tanah yang kini bertambah menjadi 108 hektare.
Rencana pembangunan dinilai tidak memperhatikan dampak bagi eksistensi masyarakat dan masa depan generasi. Sebab tanah tersebut dan di sekitarnya masih merupakan areal kebun dan pertanian produktif milik warga.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Reja Hidayat
