Indeks Masyarakat Adat

Di tengah megahnya pembangunan IKN, ada kisah para perempuan adat yang makin terpinggirkan dan kesulitan karena minimnya pengakuan hak atas tanah adat.

Komisi tersebut akan diatur dalam RUU Masyarakat Adat yang juga mengatur soal pengakuan hukum, perlindungan, dan pelestarian masyarakat adat.

Tiga dekade UU Kehutanan gagal lindungi masyarakat adat. Saatnya reset total demi kepastian hak, keadilan tenurial, dan kelestarian hutan Nusantara.

Kewajiban plasma sebesar 20 persen bagian dari syarat pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan usaha, baik perkebunan sawit, tebu, maupun tambak.

Tongkonan bukan sekadar rumah untuk berteduh. Ia adalah institusi sosial, politik, dan religius yang merangkum seluruh kehidupan orang Toraja.

Fasilitas kesehatan semestinya terbuka untuk menangani siapa pun tanpa kecuali yang mengalami kondisi gawat darurat.

Dalam periode Maret 2024-September 2025, setidaknya sudah 7 kali terjadi konflik di tanah adat yang diklaim oleh PT TPL.

Beberapa unggahan dari akun TikTok @riezky.kabah dirasa tidak sesuai dan menghina masyarakat Dayak.

Desa Adat Jimbaran adukan keserakahan pengusaha kuasai 31 hektare tanah adat ke Budiman Sudjatmiko.

15 tahun RUU Masyarakat Adat mandek di DPR. Tanpa payung hukum yang jelas, konflik wilayah adat terus berulang dan masalah hajat hidup dipertaruhkan.

Terasing di hutan sejak ratusan tahun lalu karena menghindar dari Kompeni (VOC), suku Polahi akhirnya melakukan perkawinan sedarah.

Intervensi sosial berbasis kolaborasi budaya dan data yang akan diusung salah satunya adalah Sekolah Rakyat.

Ritual Seren Taun merupakan sebuah hajatan besar bagi masyarakat adat Sunda.

Khawatir tak dapat investor, pemerintah akhirnya mengobral tanah kepada WNA dan konglomerat. Nasib rakyat kecil kian terabaikan.

Dampak pembangunan IKN terlalu dibesar-besarkan. Padahal, proyek ini juga mengancam kehidupan masyarakat adat dan lingkungan.

All eyes on Papua viral di sosmed dalam beberapa hari terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sumber daya alam yang masih terjaga di kawasan adat Dayak Pitap tak lepas dari perjuangan masyarakat adat setempat yang dimulai sejak tahun 1998.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengaku sudah menjadi warga Kecamatan Sepaku dan menjamin tiada penggusuran ke masyarakat adat.

Masyarakat adat di Indonesia terus terancam dan menuju titik kritis karena kekosongan payung hukum yang seharusnya menjamin hak-hak hidup mereka.

Otorita IKN mengklaim masyarakat di Penajam Paser Utara sudah mendapatkan sosialisasi dan mengklaim mendukung penuh atas pembangunan IKN.