Masuk tirto.id
tirto.id - Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah tudingan bahwa aktivitas berladang masyarakat adat menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Panglima Jilah menegaskan bahwa masyarakat adat tidak pernah membakar lahan gambut untuk menanam padi, melainkan berladang di lahan mineral dengan kearifan lokal yang terkontrol.
"Di Kalimantan Barat itu Karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral," kata Panglima Jilah kepada awak media usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Panglima Jilah menyatakan, tuduhan kerap dialamatkan oleh pihak-pihak yang tidak memahami pola bercocok tanam dan tata cara hidup masyarakat adat di Kalimantan.
"Akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya. Tetapi bukan. Orang berladang ndak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu aja logikanya," ujar dia.
Panglima Jilah menjelaskan bahwa tradisi berladang telah berlangsung ribuan tahun jauh sebelum masuknya korporasi perkebunan skala besar.
Masyarakat adat pun selalu melakukan pemantauan ketat saat membuka ladang agar api tidak merembet ke hutan.
"Ya kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring Pak. Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, di situ lah kita yang akan monitoring-nya. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan," jelasnya.
Ia menambahkan, larangan pembersihan lahan dengan membakar sejatinya ditujukan untuk korporasi perkebunan, bukan masyarakat yang menjalankan kearifan lokal.
Ia menegaskan Presiden Prabowo turut mendukung keberadaan peladang adat.
"Itu khusus untuk perkebunan saja. Kalau kearifan lokal tidak," tuturnya sembari menambahkan, "Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung."
Dalam upaya mencegah potensi kebakaran hutan yang meluas, para pemangku adat terus menggencarkan sosialisasi agar pembukaan lahan tidak dilakukan sembarangan demi kelestarian alam.
"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," kata Panglima Jilah.
Mengenai adanya kabar penindakan hukum terhadap peladang adat, ia menduga hal tersebut merupakan kekeliruan aparat penegak hukum di lapangan.
"Kemungkinan ada, tapi kemungkinan salah tangkap. Mungkin ada yang berladang mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi," ungkapnya.
Selain persoalan peladang adat, Panglima Jilah mengapresiasi respons cepat Prabowo dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat melalui penambahan personel, armada helikopter, hingga modifikasi cuaca yang telah berjalan sepekan terakhir.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan masyarakat adat dan daerah di Kalimantan Barat.
"Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI Polri Pak," tegasnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
