Indeks Mahkamah Konstitusi
MK Tolak Sebagian Uji Materi UU Minerba: Berita Buruk bagi Warga
Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.
MK Tolak Gugatan PKS Terkait Presidential Threshold 20 Persen
PKS meminta angka presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 7 hingga 9 persen, namun menurut MK hal tersebut bukan ranah wewenang MK.
Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba
Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.
PSHK Respons Jubir MK soal Isu Jabatan Presiden Tiga Periode
PSHK merespons pernyataan Jubir MK Fajar Laksono soal gagasan tiga periode jabatan presiden terkait pasal 7 UUD 1945.
PDIP: Jokowi Bisa jadi Cawapres 2024 dengan Syarat Diajukan Parpol
Kalau Jokowi mau mencalonkan diri di Pilpres 2024 sebagai cawapres maka harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol.
Keterlibatan PKS Ikut Bahas UU Pemilu Dipersoalkan Hakim MK
Kedudukan PKS yang merupakan partai politik di parlemen dan ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pertanyaan para hakim MK.
Penghapusan Pasal Karet Pencemaran Nama Baik Temui Jalan Buntu
ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.
Pemerintah dan DPR Didesak Kaji Ulang Larangan Ganja untuk Medis
Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan mendesak pemerintah dan DPR agar mengkaji ulang larangan penggunaan ganja untuk medis.
Alasan MK Tolak Legalisasi Ganja Medis: Kewenangan Pembuat UU
MK menilai penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan belum dikaji secara ilmiah dan mendalam. Hal ini juga menjadi kewenangan pembentuk UU.
MK Tolak Gugatan UU Narkotika soal Penggunaan Ganja Medis
Hakim konstitusi menilai permohonan pemohon terkait penggunaan narkotika golongan I tidak beralasan menurut hukum.
Tingkat Kepatuhan Rendah, MK Akui Tak Punya Eksekutor Putusan
Hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan. Maka putusan MK merupakan bentuk hukum yang harus dimaknai sebagai paksaan yang wajib untuk ditaati.
Peluang Tipis PKS Ajukan Uji Materi Presidential Threshold di MK
Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
MK Minta Jokowi Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Pj Kepala Daerah
Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.
MK Tolak Gugatan Yusril & La Nyalla soal Presidential Threshold
Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
MK Tolak Gugatan Fahri Hamzah Cs soal UU Pemilu
Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.
PKS Gugat Presidential Threshold ke MK Hari Ini
PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.
Hakim MK Pertanyakan Jalan Tengah Nikah Beda Agama di RI
Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.
Soal Aksi Ganja Medis, MK: Uji Materi UU Narkotika Masih Dibahas
Mahkamah Konstitusi merespons aksi ibu yang mendorong penggunaan ganja medis bisa dilegalkan melalui uji materi UU Narkotika.
Pemohon Uji Materi UU Narkotika: "Tolong Anakku Butuh Ganja Medis"
Santi ditemani anaknya, Pika dan suami, berjalan ke MK sambil membawa papan bertuliskan “Tolong, anakku butuh ganja medis.”
Alasan MK Tolak Uji Formil Revisi UU Mahkamah Konstitusi
MK sebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.