Indeks Mahkamah Konstitusi

Kubu Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, meminta agar Pilgub ulang tersebut dilakukan tanpa melibatkan pasangan calon 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Penggunaan teknologi digital termasuk bantuan AI dalam Pemilu diatur oleh MK. Apa saja batasan yang harus diketahui?

Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.

Sejumlah partai ada yang menyambut baik putusan MK, tetapi ada pula yang kaget hingga menekankan status pasal sebagai open legal policy.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

Sebanyak empat perkara terkait ambang batas pencalonan presiden akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, salah satunya diajukan Titi Anggraini.

Dengan waktu yang sempit, MK dikhawatirkan tidak bisa maksimal memeriksa dan menggali bukti untuk memutus perkara.

15 permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi.

Yance menyebut, mereka menyoalkan ketidaknetralan ASN serta pengaruh nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Permohonan tersebut berasal dari pemilihan gubernur, wali kota, hingga bupati.

Ramdan menilai, dalih KPU Jakarta bahwa masyarakat tinggal datang saja membawa KTP jika sudah terdaftar sebagai pemilih, tidak bisa diterima.

Fajar menjelaskan bahwa masyarakat bisa memantau secara langsung dinamika permohonan sengketa Pilkada 2024 di laman resmi MK.

TNI memastikan akan menghormati putusan MK yang membolehkan penanganan perkara korupsi di tubuh militer dan mempelajari implikasi putusan MK tersebut.

Mayjen Hariyanto menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

UU Ketenagakerjaan baru harus mengakomodasi perlindungan hak-hak pekerja secara lebih komprehensif.

Terkait PKWT, Hakim MK menilai bahwa jangka waktu PKWT penting untuk diatur.

Jika ada laporan soal anak yang diambil paksa, polisi tak boleh berdalih dengan mengatakan yang membawa kabur anak adalah ayah atau ibu kandungnya sendiri.

Soal kolom kotak kosong sudah diatur dalam Pasal 54C Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

DPR sebaiknya berkaca diri sebelum menuding lembaga lain. Kinerja DPR patut dikritik karena kerap mengabaikan suara rakyat.

Menurut Benny, penyusunan anggaran MK, MA, dan KY membuat ketiga lembaga itu ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif.