Indeks Mahkamah Konstitusi

Berikut adalah profil Anwar Usman, ipar Jokowi yang terpilih lagi menjadi Ketua MK. 

Anwar Usman terpilih kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2023-2028.

Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar proses seleksi Ketua dan Wakil Ketua MK hari ini, Rabu (15/4/2023).

MK menilai pokok permohonan pasal penghinaan presiden yang diajukan pemohon prematur karena KUHP terbaru belum berlaku saat ini.

Majelis hakim MK belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait aturan tentang masa jabatan presiden.

Sejumlah kasus kejahatan hakim muncul salah satunya karena lemahnya pengawasan.

Perlindungan itu termasuk mencegah praktik diskriminasi, pelanggaran hak pekerja, dan kekerasan berbasis gender pada pekerja rumahan.

Menurut Muhadjir, putusan MK menghentikan polemik dan perdebatan soal pernikahan beda agama di masyarakat.

Keterangan PDIP terpisah dari mayoritas fraksi di DPR terkait sidang uji materi UU Pemilu di MK.

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, PBB satu-satunya partai yang berapa kali ikut pemilu tetapi tidak ikut membahas UU Pemilu.

Ketua MK Anwar Usman diminta tak ikut mengadili gugatan Perppu Ciptaker, alasannya dia merupakan ipar Jokowi. Pemohon khawatir putusan tidak objektif.

Pemohon menilai presiden tidak bisa sewenang-wenang mengartikan kegentingan terkait penerbitan Perppu. Penafsiran kegentingan haruslah objektif.

Nasdem menyebut perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tidak mewakili sikap partai.

AHY menyebut penerbitkan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan amar putusan MK. 

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

YLBHI menilai Jokowi seharusnya menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menkumham Yasonna Laoly meminta aliansi masyarakat sipil yang menolak RKUHP untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.