Indeks Mahkamah Konstitusi

Menurut Benny, penyusunan anggaran MK, MA, dan KY membuat ketiga lembaga itu ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif.

Upaya DPR mengevaluasi wewenang dan tugas MK seperti menabur garam pada luka. Belum reda amarah rakyat atas peristiwa kemarin, kini mereka kembali berulah.

Anies menilai, para pedemo yang berusaha menjaga konstitusi dengan mengawal putusan MK sebaiknya mendapat apresiasi dan bukan direpresi.

Anwar Usman mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang tidak menerima permohonannya untuk dijadikan kembali sebagai Ketua MK.

Tujuan utama aksi ini adalah menentang propaganda negara yang dinilai telah berusaha memecah belah gerakan rakyat.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

Keputusan DPR sulit dibantahkan sebagai upaya untuk mengakomodir Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024.

Isi Putusan MK soal Pilkada 2024 menjadi kans PDIP maju sendirian di Jakarta.

Baleg DPR tidak akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 40 Ayat 1 dan menghapus Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Pilkada dengan syarat ketentuan baru.

Mahkamah menilai, tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan cakada harus dipenuhi sebelum penetapan cakada oleh KPU.

Meski demikian, MK belum melakukan langkah apa pun karena belum menerima salinan Putusan PTUN tersebut.

Putusan PTUN ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga MK masih bisa mengajukan banding.

Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.

Para pemohon meyakini bahwa larangan mantan gubernur maju bersama sebagai satu pasang dalam pilkada melanggar sejumlah pasal di Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ubaid, biaya tambahan untuk membiayai anak di sekolah swasta Rp84 triliun. Itu sangat kecil dibandingkan jumlah anggaran pendidikan Rp665 triliun.

IM57 mengaku menjadi pihak yang dirugikan atas pemberlakuan Pasal 29 Huruf E UU KPK.

Buruh akan menyampaikan tuntutan soal pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.