Indeks Mahkamah Konstitusi

Dari 132 perkara yang diterima pendaftarannya oleh MK, hanya tersisa 32 yang berlanjut ke sidang agenda pembuktian.

Hasil putusan MK yang dibacakan sejak 15 Februari 2021 hingga hari ini menyatakan lebih dari 100 gugatan hasil Pilkada 2020 ditolak (tidak lanjut).

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020 digelar secara serentak bertahap. Tahap pertama digelar pada 26 Februari 2021.

Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa Pilkada Medan gugur.

Bawaslu menyatakan Risma tak terbukti melakukan kampanye terselubung saat menjabat Wali Kota Surabaya.

Menurut KPU Sumbar gugatan yang diajukan cagub Sumbar Mulyadi ke MK bukan soal penetapan perolehan suara.

Pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan dituding sebagai bagian dari pemerintahan Tangerang Selatan yang dipimpin Airin Rachmi Diany.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020, hari ini.

Cagub Kalsel Denny Indrayana tidak dapat hadir secara langsung di MK dengan alasan sedang membantu korban banjir.

MK menolak permintaan MNC Group agar layanan konten berbasis internet diatur sama dengan siaran pertelevisian konvensional.

MNC Group melalui RCTI dan iNews kalah dalam gugatan perluasan definisi UU Penyiaran yang berdampak pada streaming di media sosial.

Mahkamah Konstitusi menilai media sosial seperti Youtube tunduk kepada UU ITE, bukan UU Penyiaran.

Hingga Senin (28/12) pemohon gugatan tersebar di 135 dari 270 daerah pilkada serentak 2020.

Pilkada telah selesai tapi banyak kandidat yang belum menyerah. Mereka menggugat ke MK. Salah satunya Denny Indrayana.

Machfud-Mujiaman menuding ada ketidakadilan pada Pilkada Surabaya. Pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati menilai banyak kejanggalan pada Pilkada Tangsel.

Hingga Sabtu dini hari, MK menerima 75 pengajuan perselisihan hasil pemilu, termasuk dari lawan Bobby Nasution, Akhyar Nasution.

Mahkamah Konstitusi (MK) menutup sementara layanan publik sejak Senin (30/11/2020) hingga sepekan untuk penyemprotan desinfektan.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Pemberian penghargaan dari Jokowi kepada para hakim MK dikhawatirkan ganggu independensi MK saat menangani perkara uji materi UU Cipta Kerja.

Hingga Selasa, 13 Oktober, setidaknya sudah ada dua permohonan uji materi UU Cipta Kerja yang ditolak buruh hingga ormas.