Indeks Mahkamah Konstitusi

MK pernah menolak judicial review batas usia pensiun TNI dengan alasan open legal policy. Bagaimana dengan uji materi UU TNI kali ini?

Denny Indrayana melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Permohonan uji materi pembatasan usia capres-cawapres maksimal 70 tahun dinilai punya muatan politik. Siapa yang diuntungkan?

Habiburrokhman menyindir para penggugat bahwa petitum yang diajukan ke MK layak mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

PDIP tidak mau ikut campur soal gugatan syarat usia capres-cawapres dibatasi hingga 70 tahun ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan ke MK terhadap batas usia maksimal capres/cawapres dalam UU Pemilu baru didaftarkan pada Jumat, (18/8/2023).

Jusuf Kalla menyebut presiden dan wakil presiden mesti berusia di atas 40 tahun karena berdasarkan pengalaman kepemimpinannya.

PDIP berharap aturan usia minimum calon presiden dan wakil presiden sesuai aturan yang berlaku.

MK berkesimpulan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan gugatan pembatasan masa jabatan ketum parpol.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mendapat penjelasan mengapa aspirasinya tidak diakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.

Titi Angraini menilai pembatasan masa jabatan ketum parpol cukup dua periode akan mendorong demokratisasi internal partai.

Tudingan Denny Indrayana sempat menuai polemik karena dianggap “mendiskreditkan” hakim MK sebagai penjaga muruah konstitusi.

Ma'ruf menilai putusan MK soal gugatan sistem pemilu menambah keadaan yang lebih kondusif dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.

Penolakan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup oleh MK merupakan kemenangan bagi demokrasi dan rakyat.

Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.

MK memilih tak mempolisikan Denny Indrayana, tapi akan kooperatif bila polisi membutuhkan keterangan MK.

MK dinilai konsisten dengan yurisprudensi yang telah dibuatnya bahwa sistem dan teknis pelaksanaan pemilu merupakan open legal policy.