Indeks Lpsk

Komnas HAM akan meminta LPSK untuk memberikan perlindungan bagi keluarga korban kerusuhan 21-22 Mei. Selain itu, Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan KPAI. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap pelapor kasus dugaan pengaturan pertandingan, Lasmi Indaryani untuk bersaksi di persidangan.

Polri memastikan berupaya menjamin keamanan pelapor kasus pengaturan skor, Lasmi Indaryani yang mengaku kerap menerima ancaman dan teror. 

Pelapor kasus pengaturan skor sepak bola nasional, Lasmi Indaryani akan segera melaporkan perkara ancaman dari pihak-pihak yang disudutkan oleh laporannya ke LPSK.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

LPSK terhambat oleh keterbatasan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. 

KPK menegaskan memberikan perlindungan terhadap para saksi kasus suap Meikarta. Salah satu yang dilindungi KPK ialah tersangka di kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Dirga menilai sejauh ini LPSK masih banyak bergerak di ranah kekerasan seksual, perdagangan orang, dan anak.

Emerson menjelaskan kurangnya perhatian pemerintah terhadap LPSK terlihat mulai dari pembentukan hingga pelantikan yang tidak tepat waktu.

Penulisan dan publikasi identitas korban dan saksi kejahatan seksual berdampak buruk bagi perlindungannya.

LPSK menyatakan siap melindungi saksi dalam persidangan kasus suap Meikarta mengingat dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan syarat ada rekomendasi dari Komnas HAM.

LPSK mengaku telah membantu membayari iuran BPJS Kesehatan para penyintas pelanggaran HAM masa lalu sejak 2011. Memang, jumlahnya tak seberapa.

Tidak semua korban tindak pidana akan ditanggung biaya perawatannya oleh LPSK.

Jaminan medis dan layanan visum pada korban kekerasan seksual masih menuai masalah.

BPJS Kesehatan menyatakan biaya pengobatan bagi korban kejahatan akan ditanggung oleh LPSK.  

LPSK menyatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme dan korupsi mengalami peningkatan permintaan perlindungan ke lembaganya.

"Menindaklanjuti tim investigasi akan segera dibentuk tim etik. Targetnya secepat mungkin," kata Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono.

Peneliti ICW Lalola Easter menyatakan, kecenderungan pelaporan balik oleh para tersangka harus menjadi fokus para calon komisioner LPSK.

“Kelemahan tersebut ialah postur anggaran kelembagaan,” ujar Andi.