Indeks Lpsk

Selain memperjelas banyak permasalahan terkait penegakan hukum terhadap kasus terorisme, UU tersebut juga memperkuat layanan hak korban.

Korban bom dapat santunan Rp10 juta dari Pemkot Surabaya dan Rp15 juta dari Kementerian Sosial.

LPSK dan KPK sepakat untuk melakukan memperbarui penandatanganan kerjasama perlindungan saksi dan korban dengan memasukkan perlindungan ahli.

Peradilan militer bagi anggota TNI yang terlibat penganiayaan La Gode berpotensi membuat saksi merasa terintimidasi.

LPSK selama ini juga telah menyatakan bahwa jurnalis yang mengalami tindak kekerasan dapat segera mengajukan perlindungan, terlebih lagi jika sudah ada ancaman lanjutan.

KPK dan LPSK telah sepakat untuk memperpanjang MoU perlindungan saksi demi memberantas korupsi.

Sebanyak 46 saksi KPK sudah meminta perlindungan ke LPSK. Perlindungan itu diberikan sebab saksi terancam teror atau terancam menerima tuntutan balik dari koruptor.

Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan LPSK terkait UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban soal kewenangan mengelola rumah aman (safe house).

LPSK didesak segera mengaktifkan sistem perlindungan bagi para pelapor kasus korupsi dan pidana khusus lainnya.

Ketua LPSK mendorong masyarakat tidak hanya menyebarkan oknum penegak hukum yang terlibat pungli, namun melaporkan secara resmi kepada instansi terkait.

LPSK mengakui pernah menawarkan perlindungan saksi untuk Johannes Marliem, namun hingga Johannes meninggal, ia belum sempat mengajukan perlindungan saksi.

Saksi e-KTP Johannes Marliem meninggal sebelum mengajukan surat permohonan perlindungan saksi ke LPSK.

Tim Pansus Hak Angket KPK hari ini mengunjungi dua lokasi safe house yang disebut oleh saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa sebagai rumah sekap.

Setiap hari terdapat 30 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia namun belum banyak korban mendapatkan hak restitusi.

KPK menyatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

LPSK memperjelas makna "safe house" dan dasar hukumnya yang sempat menuai polemik antara Pansus Hak Angket KPK dan KPK.

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejagung dan KPK tidak boleh memiliki safe house untuk saksi yang sedang diperiksa, menurut Panitia Angket KPK.

Tempat tinggal dan sekolah baru disiapkan untuk PMA (15), korban persekusi dan kekerasan yang dilakukan sejumlah pria dewasa.

LPSK mendesak kepolisian agar secara serius mengusut kasus penyerangan ke penyidik KPK, Novel Baswedan. Lembaga ini mengeluhkan selama ini banyak pelaku kasus serangan ke aktivis Antikorupsi tidak tertangkap.

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.